Bisnis.com, SEMARANG — Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan karena akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sugeng, Deputi Gubernur Bank Indonesia, mengatakan bahwa program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), telah terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan daerah, meningkatkan tata kelola daerah, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran pemda.
“Masyarakat juga semakin nyaman dan mudah membayar kewajiban pajak kepada pemerintah, yang pada akhirnya akan mendorong penerimaan PAD yang akan bermanfaat mendorong aktivitas pembangunan yang bisa dilakukan di daerah,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Jateng Digital Festival yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/9/2021).
Sugeng melanjutkan bahwa kajian BI terhadap kondisi keuangan pemda di masa pandemi telah membuktikan bahwa penerapan ETPD berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan pemda.
Daerah yang memiliki indeks ETPD lebih tinggi cenderung mengalami kontraksi PAD lebih rendah di masa pandemi dibandingkan dengan daerah yang memiliki indeks ETPD lebih rendah. Daerah yang sudah mengimplementasikan ETPD juga cenderung mampu menghimpun PAD lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang belum mengadopsi ETPD.
“Ini bisa jadi pemicu semangat untuk meningkatkan ETPD masing-masing agar meningkatkan pendapatan,” katanya.
Dalam acara sharing session Jateng Digital Festival, Puji Gunawan, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian menekankan hal yang sama. Menurutnya, pemda yang telah menerapkan ETPD cenderung lebih tangguh dalam menghadapi pandemi, dan bahkan berpotensi pulih lebih cepat.
Selain menguntungkan dari sisi penerimaan, penerapan ETPD juga memberikan manfaat dalam hal penyerapan anggaran pemerintah daerah. Puji mencontohkan bahwa penyaluran dana bantuan sosial oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien ketika dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Dalam belanja misalnya bansos, pertanyaan paling awal untuk memeriksa adalah bagaimana ketepatan sasarannya. Digitalisasi ini sangat mendukung karena tidak ada redudansi data penerima,” ujarnya.
