Air Permukaan
Pemanfaatan air permukaan di Jawa Tengah, sampai tahun 2020, memang masih minim. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat persentase pemanfaatan air permukaan sebagai sumber air minum rumah tangga Jawa Tengah masih di angka 0,27 persen. Bandingkan dengan pemanfaatan air tanah menggunakan pompa yang persentasenya mencapai 20,65 persen.
Proyek pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di beberapa kawasan di Jawa Tengah, merupakan wujud konkret manajemen air yang dilakukan pemerintah daerah.
“Itu upaya pemerintah [untuk] menyiapkan, mendayagunakan air permukaan untuk paling tidak mengganti daripada itu. Itu adalah upaya,” tambahnya seperti dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Setidaknya, ada 6 SPAM regional yang sudah beroperasi ataupun tengah dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Proyek tersebut tersebar di kawasan Bregas yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kota Slawi; kawasan Petanglong yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten dan Kota Pekalongan; Semarang Barat; Dadi Muria di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara; Wosusokas di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten Karanganyar; serta SPAM Regional kawasan Keburejo di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo.
Eko memang telah menyebut sejumlah variabel penyebab terjadinya banjir di wilayah Pantura dan Semarang Raya. Meskipun demikian, ada beberapa variabel yang sepertinya luput dari perhatiannya.
“Dalam konteks Semarang, penyebab amblesan tanah itu tidak cuma perkara ekstraksi air tanah berlebih. Ada juga pembebanan struktur dan bangunan, ada juga soal kompaksi tanah Semarang ini, aktivitas tektonik juga bisa jadi faktor, pengurukan secara berkala di Pelabuhan Tanjung Mas juga,” jelas Bagas Yusuf Kausan, peneliti sekaligus salah satu penulis buku Maleh Dadi Segoro yang merekam dan memprediksikan krisis sosial-ekologis yang terjadi di Kawasan Pesisir Semarang-Demak (KPSD).
Kepada Bisnis, Bagas mengungkapkan pemerintah tak bisa serta-merta mereplikasi kebijakan dan langkah Belanda dalam menanggulangi banjir. Pasalnya, Belanda dan Indonesia, khususnya Jawa Tengah, memiliki konteks sosial-ekonomi yang jauh berbeda.
“Sebetulnya konteks Belanda dan Semarang itu jauh berbeda. Belanda sudah coba dengan membuat Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur [untuk menanggulangi banjir di Kota Semarang], tapi pada akhirnya banjir ini tetap terjadi. Bahkan sampai hari ini. Justru, kita harus mempelajari apa yang mereka lakukan, tetapi tetap [memilih kebijakan yang] relevan dengan kondisi kita di sini. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang dilakukan Belanda,” jelas Bagas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
