Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Nelayan Pemalang Keluhkan Antrean Solar Tak Sesuai Peruntukan

Tak hanya nelayan, pedagang eceran juga ikut mengantre pembelian solar bersubsidi yang semestinya diprioritaskan untuk nelayan, petambak, dan petani garam.
M Faisal Nur Ikhsan
M Faisal Nur Ikhsan - Bisnis.com 25 Oktober 2021  |  12:24 WIB
Antrean pengisian solar bersubdisi di salah satu SPDN di Kabupaten Pemalang. - Istimewa/KNTI Kabupaten Pemalang
Antrean pengisian solar bersubdisi di salah satu SPDN di Kabupaten Pemalang. - Istimewa/KNTI Kabupaten Pemalang

Bisnis.com, PEMALANG - Nelayan di Kabupaten Pemalang menyoroti kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) pengelola Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). Pasalnya, nelayan di wilayah tersebut kerap tak mendapatkan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

"Jumat (22/10/2021) kemarin kami bersama Dinas Perikanan Kabupaten dan Perusda selaku pengelola SPDN Mojo dan Asemdoyong melakukan monitoring dan pengecekan mengenai kondisi ketersediaan BBM solar subsidi. Terjadi antrean yang padat karena kebetulan berbarengan dengan jadwal pembagian Bantuan BBM Jawa Tengah," jelas Suritno, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Pemalang, dikutip Senin (25/10/2021).

Suritno menjelaskan bahwa antrean semacam ini sudah bukan hal baru lagi. Pasalnya, sehari sebelum pasokan solar bersubsidi tiba, sudah banyak jeriken yang ditumpuk di area SPDN. "Ini sudah terjadi lama dan didominasi oleh pedagang eceran atau bakul. Sedangkan untuk nelayan kadang malah tidak terlayani," jelasnya ketika dihubungi Bisnis.

Untuk menanggulangi antrean tersebut, Suritno meminta Perusda selaku pengelola SPDN untuk bisa melakukan sterilisasi area SPDN dengan harapan tidak terjadi lagi penumpukan jeriken. "Kami juga meminta agar BBM jenis solar subsidi bisa dibagikan buat mereka yang berhak, yaitu nelayan, petambak tradisional, dan petani garam," tambahnya.

Suritno juga meminta Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk mengevaluasi kembali rekomendasi pengelolaan SPDN yang diberikan kepada Perusda. "Di Pemalang ada 3 SPDN yang beroperasi. 1 milik KUD Mina yang 2 milik Perusda. Yang bermasalah dalam pelayanan BBM ke nelayan selama ini yang milik Perusda," jelasnya.

Tingginya kebutuhan BBM jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pemalang berkaitan erat dengan banyaknya jumlah nelayan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah per 2020, ada 470 rumah tangga perikanan laut di Kabupaten Pemalang. Dari jumlah tersebut, ada 978 perahu nelayan yang beroperasi. Perinciannya yaitu 74 unit kapal motor serta 904 perahu motor tempel.

Adapun dalam perkembangan lain, di Kota Semarang, jumlah perahu yang beroperasi tak lebih dari 500 unit. Ada 440 unit perahu motor tempel dan 9 unit kapal motor yang dioperasikan nelayan Kota Semarang pada 2020.

Slamet Ari Nugroho, Ketua KNTI Kota Semarang, mengungkapkan bahwa pasokan solar bersubsidi di wilayah tersebut masih mencukupi. "Sementara ini masih aman. Solar bantuan yang diberikan secara gratis dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Provinsi Jawa Tengah juga aman," jelas Ari.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

solar jateng semarang pemalang
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top