Bisnis.com, YOGYAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan persentase belanja tertinggi se-Indonesia.
“Yang terendah wilayah Maluku. Sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi adalah Jawa Barat dan yang terendah adalah Kalimantan Utara,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi penyerapan Anggaran Daerah tahun 2021 pada Senin (22/11/2021).
Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DI Yogyakarta mengikuti rapat tersebut secara daring dari Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dalam rapat tersebut, disampaikan pula bahwa persentase realisasi pendapatan DI Yogyakarta dilaporkan berada pada peringkat tertinggi kelima. Angkanya mencapai 86,49 persen di atas rata-rata nasional.
Memasuki penghujung tahun 2021, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta berencana untuk terus menggenjot realisasi pendapatan. “Arahan Pak Mendagri diminta memaksimalkan waktu yang ada agar angka keterserapan anggaran dapat dimaksimalkan,” jelas Sri Sultan seperti dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DI Yogyakarta, Wiyos Santoso, menyebut bahwa pihaknya akan mengupayakan percepatan penerimaan dan penyerapan anggaran.
“Meski pendapatan DI Yogyakarta sudah cukup tinggi dan belanja nasional juga tinggi, dalam waktu satu bulan ini harus kita upayakan maksimal sehingga angka itu bisa lebih maksimal lagi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, itu akan mendongkrak belanja pemerintah pusat,” jelasnya.
Baca Juga
Wiyos menyampaikan bahwa saat ini persentase penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DI Yogyakarta saat ini mencapai kisaran 69,25 persen dari total APBD sebesar Rp6,25 triliun. “Ini masih banyak kontrak-kontrak termin ketiga yang jatuh tempo pembayarannya Desember 2021. Jadi kemungkinan bisa sampai 90 persen atau lebih [realisasinya],” tambahnya.
Sementara itu, untuk pendapatan daerah, Wiyos optimis bahwa pada tahun ini DI Yogyakarta bisa melampaui target Rp5,6 triliun. “Kita sudah mencapai 86,49 persen. Yang kita harapkan kan masih ada pembebasan pajak berakhir Desember. Jadi Desember juga akan meningkat untuk pembayaran pajak [terutama kendaraan bermotor]. Kalau provinsi kan paling tinggi pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.
Pada perkembangan lainnya, di Kabupaten Bantul, penyerapan anggaran hingga bulan Oktober 2021 sudah mencapai 62 persen. Total anggaran belanja di wilayah tersebut pada tahun 2021 berkisar di angka Rp2,3 triliun. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga, serta belanja operasional.
.jpg?w=348&h=261)
