Bisnis.com, SEMARANG – Tegangan antara kelompok buruh dan pengusaha selalu terjadi ketika Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibahas setiap akhir tahun.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan menyeimbangkan ini bukan persoalan yang mudah. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) ingin UMK rendah. Kemudian buruh ingin UMK tinggi.
"Persoalannya ketika mencari titik ekuilibriumnya ini kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan,” jelas Hendi, sapaan akrabnya, pada Selasa (23/11/2021).
Meskipun demikian, Hendi punya cara tersendiri guna menjembatani dua tuntutan tersebut. “Saya pernah mendengarkan curhat teman-teman buruh, kemudian ada satu kalimat sebenarnya begini lho Pak Hendi, kita itu tidak menuntut banget [UMK] yang tinggi-tinggi. Yang penting UMK kita bisa kita tabung. Buat apa UMK tinggi kalau transportasinya mahal, buat apa UMK tinggi kalau cari rumah kontraknya mahal,” ucapnya.
Untuk itu, Hendi berkesimpulan bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Kota Semarang memiliki peran strategis dalam isu pengupahan tersebut. “Inilah yang kemudian mengilhami kami, Pemerintah Kota Semarang, untuk ngenteng-ngentengke (meringankan) beban masyarakat terutama buruh,” ucapnya.
Menurut Hendi, peningkatan kualitas layanan publik mesti dilakukan guna memudahkan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kalangan buruh. Apabila pemerintah memberikan perhatian tersebut, menurut Hendi, penentuan UMK tak akan menimbulkan gejolak yang berdampak negatif.
“Kalau kemudian buruhnya, warganya, diringankan sedikit oleh Pemerintah Kota Semarang seperti itu. Maka mereka tidak akan bergejolak, sama seperti yang hari ini terjadi di Kota Semarang. Mudah-mudahan tidak ada gejolak,” ucap Hendi.
Sejumlah program pun dijalankan Pemerintah Kota Semarang guna meringankan beban masyarakat. Mulai dari pendidikan gratis, fasilitas rumah susun, hingga transportasi umum yang terjangkau. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Semarang.
Hendi juga mengungkapkan bahwa upaya tersebut terus dilakukan Pemerintah Kota Semarang, bahkan di masa pandemi Covid-19 sekalipun. Setidaknya, sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan 3,1 juta paket bansos.
“[Kota Semarang itu jumlah] warganya 1,7 juta. Jadi kita waktu itu rutin setiap bulan kita bagikan 150.000 paket Sembako, dibantu teman-teman di Industri yang juga bantu Sembako untuk [warga yang tinggal di] wilayah di sekitarnya,” jelas Hendi.
