Bisnis.com, SEMARANG – Gerimis yang tidak terlampau deras mengguyur Kampung Tambak Lorok pada Jumat (26/11/2021) sore. Genangan air mulai muncul. Namun, genangan itu bukan disebabkan oleh air hujan, melainkan berasal dari limpahan air laut.
Sejak dulu, kawasan Tambak Lorok atau kawasan lain di Semarang bagian Utara memang langganan banjir rob. Banjir yang disebabkan oleh meluapnya air laur ke daratan.
Rob muncul karena laju penurunan permukaan tanah yang cukup ekstrem. Akibatnya, ketika pasang, air laut secara leluasa membanjiri pemukiman warga di Tambak Lorok.
Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) telah mencatat tren penurunan muka tanah cukup massif sepanjang 2015-2020. Lapan menyebutkan bahwa Kota Semarang bagian utara, termasuk di Kampung Tambak Lorok, mengalami penurunan muka tanah hingga 3 centimeter setiap tahunnya.
Kondisi tersebut tentu bukan kabar baik, bagi warga Tambak Lorok. Namun mereka juga tak punya banyak pilihan, meski pemerintah baik kota maupun provinsi terkesaan abai dengan kondisi tersebut, mereka tetap bertahan di lahan yang secara turun temurun telah mereka huni.
Baca Juga
(Warga Tambak Lorok menunjuk ke jalan yang digenangi oleh rob/Bisnis-M Faisal Nur Ikhsan)
Slamet Ari Nugroho, misalnya, warga Tambak Lorok sekaligus Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Semarang, mengisahkan bahwa kian parahnya dampak banjir rob di lingkungannya tersebut semakin menguatkan misi advokasi yang dilakukannya, terutama perihal dampak perubahan iklim yang dirasakan langsung oleh warga Tambak Lorok.
“Saya dari kecil hidup di Tambak Lorok. Dulu, mungkin banjir rob itu paling banyak 3 kali lah dalam setahun. Sehari dua hari sudah surut. Ini sudah dua tahun lebih banjir rob,” jelas Ari ketika ditemui Bisnis.
Memang, banjir rob di Kampung Tambak Lorok terjadi tidak merata. Seluruh kampung belum tenggelam akibat banjir rob tersebut. Meskipun demikian, tingginya mobilitas masyarakat di kampung nelayan tersebut meningkatkan bahaya sekaligus dampak banjir rob bagi kehidupan masyarakat.
“Saya kalau ke rumah orang tua, setiap hari ada rob. Kalau dilewati itu sudah ada lumut jalannya. Lokasinya persis di sebelah Pasar Tambak Lorok. Kondisi itu jadi lebih parah karena disitu ada Tempat Pembuangan Sampah, itu baunya sampai ke kampung-kampung,” jelas Ari.
Kualitas hidup layak memang jadi kemewahan tersendiri bagi warga di Kampung Tambak Lorok. Kepada Bisnis, Ari mengungkapkan pengalaman hidupnya di kampung nelayan tersebut sembari menyemprot pembasmi serangga. Lalat-lalat beterbangan menemani pembicaraan yang berlangsung di Sekretariat KNTI Kota Semarang tersebut.
(Salah satu sudut kampung Tambak Lorok, Semarang./M Faisal Nur Ikhsan)
“Di belakang itu ada penjemuran kulit udang, untuk pelet. Itu di sebelah juga ada freezer ikan [atau Cold Storage]. Jadinya banyak lalat di sini. Saya sampai enggak enak kalau ada tamu. Padahal di sini ramai terus, bisa sampai jam 1 malam untuk sekedar nongkrong, biasanya banyak nelayan cerita-cerita,” ucap Ari.
Tambak Lorok dan Ironi Pembangunan Kota
Ari menuturkan bahwa dirinya dan warga Kampung Tambak Lorok hanya bisa melihat pembangunan Kota Semarang dari kejauhan. Sebab, hal tersebut sama sekali tak dirasakannya. “Saya tiga kali itu undangan Sekretariat Daerah Kota Semarang. Mereka selalu bahas pembangunan, tapi sama sekali tidak dibahas pembangunan di sektor pesisir. Mereka hanya bahas pembangunan kota. Sampai [masalah] sampah [di sini] itu kan ngeri sekali. Itu tidak ada pembahasan seperti itu,” ucapnya.
Terkait penanganan kebencanaan, warga Tambak Lorok juga merasa dinomor duakan. Di wilayah perkotaan, penanganan banjir jadi hal serius yang terus dibahas dan diantisipasi. Bahkan, pejabat-pejabat daerah bersedia turun langsung untuk sekedar memantau atau membantu warga yang terdampak bencana.
“[Padahal] kita berhak hidup sama seperti masyarakat lainnya. Kita ambil contoh saja di Kaligawe, banjir 3 hari saja bantuan sudah banyak. Sedangkan di Tambak Lorok, dua tahun lebih banjir itu perhatian pemerintah dimana? Sampai saat ini banjir rob itu tidak dilihat sebagai bencana,” jelas Ari.
Ironi tersebut muncul terus menerus, terlebih saat Wali Kota dan Pemerintah Kota Semarang menerima aneka penghargaan bidang pembangunan dari berbagai instansi. Ari juga hanya bisa mengelus dada ketika Pemerintah Kota Semarang meresmikan patung Bung Karno di Polder Tawang pada September lalu.
“Waktu peresmian patung Soekarno, saya komentar ke sebuah grup pemerintahan di Kota Semarang. Itu patung tingginya 16 meter ya? Tapi jalan di Kampung Tambak Lorok kok makin rendah? Bukannya ditinggikan, itu kan kesannya tidak baik juga. Karena prioritasnya, urgensinya buat masyarakat itu seperti apa?” jelas Ari disusul tawa lirih.
Saat ini, Pemerintah Kota Semarang memang telah menginisiasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kampung Tambak Lorok. Proyek infrastruktur tersebut memang cukup strategis bagi perekonomian warga. Pasalnya, meskipun mengantongi label ‘Kampung Nelayan’ namun Tambak Lorok tidak memiliki sentra jual-beli produk perikanan. Namun, proses pembangunan TPI tersebut tidak datang secara instan.
Nelayan-nelayan di Tambak Lorok telah menuntut pembangunan TPI sejak lama. Bahkan, audiensi telah dilakukan dari satu kantor pemerintahan ke kantor lainnya. Mulai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, hingga Kantor Wali Kota Semarang. “Ini juga sedang menyiapkan lahan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Saya juga minta pos jaga untuk nelayan, karena saat musim gelombang perahu-perahu sering berbenturan. Jadi warga harus berjaga dan selama ini dilakukan secara swadaya dengan bangunan yang sederhana,” tambah Ari.
(Nelayan sedang memperbaiki kapal di salah satu sudut Tambak Lorok./M Faisal Nur Ikhsan)
Melihat sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah juga sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Nelayan. Rencananya, melalui Raperda tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi di bidang perikanan dan kelautan.
“BUMD ini adalah satu aset penting Jawa Tengah yang bisa kita optimalkan. Selain untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, tetapi juga untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Kita dorong untuk punya terobosan baru di sektor [kelautan] ini. Jadi kita coba skemakan dalam Perda ini,” jelas Riyono, Ketua Panitia Khusus Raperda Perlindungan Nelayan.
Ketimpangan dan Urgensi Pemerataan Pembangunan
Selain ketimpangan pembangunan dan dampak negatif perubahan iklim, warga di Kampung Tambak Lorok juga dihantui oleh kondisi gagal tumbuh atau stunting pada bayi yang baru lahir. Suntiah, salah seorang warga Tambak Lorok, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut jadi kian parah ketika pandemi Covid-19 datang.
“Waktu awal itu kan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) kemudian banyak suami yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), kemudian pada di rumah semua. Akhirnya terjadi kehamilan. Kehamilan itu karena asupan gizi yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak mencukupi untuk kebutuhan janin dan ibunya akhirnya terbentuklah balita-balita stunting di wilayah kita,” jelas Suntiah dalam sebuah diskusi yang digelar terpisah.
Tak hanya stunting, Kampung Tambak Lorok juga dihadapkan pada fenomena kehamilan di luar nikah pada anak-anak usia sekolah. Sekali lagi, Suntiah menyebut bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak tidak langsung pada fenomena tersebut. “Ibunya bahkan bilang ‘untung sekolah neng omah yo mbak, iso sekolah meneh,’ (untung masih sekolah daring di rumah, jadi bisa ikut sekolah lagi),” ucapnya.
Secara umum, buruknya asupan gizi anak di Kampung Tambak Lorok juga terjadi di wilayah pesisir utara Kota Semarang. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Nur Kholis, beberapa waktu lalu sempat mengkonfirmasi hal tersebut.
“Daerah di pesisir pantai seperti Tanjung Mas, ternyata menjadi basis dengan angka gizi buruk yang tinggi. Kami mendapatkan informasi data tersebut dari Dinkes dan Puskesmas setempat. Makanan olahan ikan itu bergizi tinggi, dapat untuk meningkatkan gizi buruk pada balita. Tanjung Mas tergolong daerah dekat laut, namun konsumsi ikan masyarakat sekitar ternyata masih rendah,” jelas Nur seperti dikutip dari laman Pemerintah Kota Semarang.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui OPD terkait menyalurkan bantuak sebanyak 200 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam bentuk olahan ikan kepada warga Kelurahan Tanjung Emas. PMT tersebut disalurkan secara khusus bagi balita serta anak-anak usia Sekolah Dasar di wilayah tersebut.
Sebelumnya, tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Monash University sempat melakukan penelitian untuk melihat dampak pandemi Covid-19 bagi kehidupan perempuan di Tambak Lorok. Penelitian tersebut menyebut bahwa pandemi kian menyulitkan warga, utamanya perempuan, dalam mengakses water sanitation and hygiene (WASH) atau air, sanitasi, dan kebersihan.
Penelitian yang didanai oleh Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Centre tersebut, menjelaskan bahwa perempuan jadi kelompok yang paling terdampak akibat perubahan aksesibilitas WASH di masa pandemi. Dalam konteks yang lebih luas, di Indonesia sendiri penyediaan air bersih secara umum merupakan tugas domestik perempuan yang mesti terpenuhi. Wigke menambahkan bahwa di Tambak Lorok, tanggungjawab tersebut bertambah dan jadi kian kompleks dengan fenomena banjir rob yang terjadi.
“[Salah satu peran perempuan di Tambak Lorok itu] mereka setiap malam memastikan semua barang-barang yang ada di bawah harus berada di atas sekitar 10-21 centimeter dari lantai. Itu untuk menyelamatkan [barang] ketika terjadi banjir rob,” jelas Wigke dalam sebuah diskusi yang disiarkan secara daring.
Dalam penelitiannya, Wigke dan tim juga menyorot dampak ekonomi yang dialami warga Tambak Lorok di masa pandemi Covid-19. Disebutkan bahwa menurunnya pendapatan nelayan secara tidak langsung berhubungan erat dengan kebiasaan membuang air besar di tempat terbuka. Pasalnya, sebelum pandemi, warga Tambak Lorok rutin menyisakan pendapatannya untuk membangun fasilitas kamar mandi di rumahnya. Namun, berkurangnya pendapatan serta bertambahnya pengeluaran di masa pandemi memaksa warga Tambak Lorok untuk bisa lebih berhemat.
“Riset kami menunjukkan bahwa 95 persen penduduk memang mengalami sedikit banyak sakit alergi ataupun penyakit kulit lain. Oleh sebabnya, mereka yakin dan percaya bahwa keselamatan sanitasi keluarga mereka jadi yang utama. Pandemi kemudian menghasilkan permasalahan lain, ketika sebelumnya mereka menyimpan uang untuk perbaikan toilet, perbaikan sanitasi di keluarga mereka, bersamaan dengan turunnya income yang mereka alami di masa pandemi, tabungan yang seharusnya mereka gunakan untuk perbaikan toilet pada akhirnya harus terbagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka,” jelas Krisanti Ami Dinda, tim peneliti dari DPP UGM.
Berbagai permasalahan yang dihadapi warga Tambak Lorok tentunya jadi ironi tersendiri. Terlebih dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Semarang yang masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah bahkan mencatat IPM Kota Semarang pada tahun 2021 berada di posisi kedua tertinggi di Jawa Tengah.
Berdasarkan data BPS, IPM Kota Semarang pada tahun 2021 berada di angka 83,55 poin. Laju pertumbuhannya sebesar 0,50 poin dari tahun 2020 ke 2021. Menjadi miris apabila Tambak Lorok yang secara administratif masih berada di wilayah Kota Semarang sampai saat ini masih menghadapi problem seperti stunting, pernikahan anak, hingga persoalan sanitasi.
Tentunya, fakta tersebut bisa memunculkan asumsi lain. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kota Semarang dan Tambak Lorok bisa saja muncul di daerah-daerah lain. Bandingkan misalnya dengan Kabupaten Brebes yang IPM-nya jadi yang terendah se-Jawa Tengah dengan angka 66,32 poin.
Tentunya, hal tersebut mesti jadi perhatian serius. Tak cuma untuk memperbaiki angka statistik, tapi lebih dari pada itu, pemerataan pembangunan perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang dialami masyarakat. Baik secara ekonomi ataupun infrastruktur. Untuk itu, sudah semestinya pemerintah hadir dan memberikan intervensi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Baik di perkotaan, pedesaan, hingga pesisir sekalipun. Sebab hidup layak adalah hak dasar yang mestinya bisa dirasakan oleh setiap manusia.
