Bisnis.com, SEMARANG - Proyek Kawasan Industri (KI) Brebes terancam batal karena melonjaknya harga lahan di lokasi tersebut. Banyaknya makelar tanah yang bermain menyebabkan hitung-hitungan awal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jadi kian meleset.
"Harga kita perkirakan sangat murah sekali. Tiba-tiba makelarnya masuk dan harganya jadi sangat tinggi. Itu [KI Brebes] akan batal, ini catatan saja, itu akan batal," ucap Ganjar Pranowo, dalam acara Focus Group Discussion yang digelar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (19/5/2022).
Jawa Tengah sendiri sudah punya dua kawasan industri yang kini jadi primadona. Pertama adalah Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang menempati lahan milik PT Perkebunan Nusantara IX. Kedua, ada juga Kawasan Industri Kendal (KIK) atau Kendal Industrial Park yang sudah beberapa kali dikunjungi menteri dari Singapura.
"KI Kendal sudah bisa berjalan. Tapi tidak terlalu bisa running bagus, karena saya sampaikan kalau harga tanahnya terlalu tinggi pasti sulit," jelas Ganjar.
Pembebasan lahan memang menjadi persoalan tersendiri dalam proyek-proyek pemerintah. Ratna Kawuri, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, menyebut fenomena itu sebagai konsekuensi logis yang tak bisa dihindari.
"Mau dibikin tol, mau dibikin apa, kan namanya proyek pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau sebenarnya dari awal sudah dikunci, saya pikir bisa dikendalikan. Masalahnya, sekarang belum. Karena belum ada pembebasan," jelas Ratna saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telepon.
Ratna sendiri menyebut proyek pembangunan KI Brebes saat ini masih dalam tahapan rekonsiliasi ulang. Menurutnya, baik pelaku industri, masyarakat, hingga pemerintah daerah mesti memiliki visi yang sama untuk mendirikan kawasan industri tersebut.
KI Brebes juga menyimpan persoalan lain yang mesti diselesaikan. Ratna menyebut kawasan industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut belum memiliki core business yang tegas. Sebagai contoh, KITB ditargetkan bisa menampung perusahaan-perusahaan pengolahan dengan teknologi tinggi dan berbasis keberlanjutan atau sustainibility.
Menurutnya, hal yang sama juga perlu ditetapkan di KI Brebes. "Lokasi itu kan sudah jelas. Dari 4.000-an hektare itu sudah jelas masuk di Tanjung, masuk di Bulakamba, masuk di Losari. Kan sudah jelas. Tetapi kalau bicara clustering atau tahapan, mau fase pertama klaster apa dulu, ini yang sedang dilakukan pembahasan," jelas Ratna.
Namun demikian, dengan segala tantangan yang dihadapi KI Brebes, Ratna tetap optimis proyek tersebut bisa rampung. "Beberapa pihak yang terlibat kan ada pelaku industri, ada Pemerintah Kabupaten, BUMN, dan lain sebagainya. Secara umum masih on-track lah. Kalau butuh proses, iya, butuh proses dan waktu. Tapi semuanya masih berproses ke sana," tambahnya.
Perlu Kajian Ulang
Dalam Perpres No.79/2019, pemerintah telah mengalokasikan Rp2 triliun sebagai anggaran pembebasan lahan KI Brebes. Namun demikian, pada 2020, hitungan anggaran tersebut sempat membengkak dua kali lipat jadi Rp4 triliun. Tak heran apabila desas desus batalnya PSN tersebut kian santer terdengar.
Dari catatan Bisnis, isu batalnya proyek KI Brebes sudah beberapa kali muncul ke permukaan. Sebelumnya, Peni Rahayu Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengaku Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kesulitan melakukan pembebasan lahan untuk PSN tersebut.
“Kita sangat kesulitan. Pertama, masalah lahan. Harga lahan begitu tahu ditetapkan sebagai kawasan industri langsung naik pesat,” ucap Peni pada Maret lalu.
Terkait hal tersebut, Ahmad Fauzie Nur Presiden Direktur PT Kawasan Industri Wijayakusuma sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani proyek KI Brebes, tak banyak berkomentar. "Mungkin bisa dikonfirmasi ke Pemkab setempat yang punya data riilnya," ucapnya saat dikonfirmasi.
Fauzie memang belum bisa membeberkan status keberlanjutan proyek KI Brebes itu. Namun, kepada Bisnis, Fauzie mengonfirmasi bahwa harga lahan di lokasi proyek telah meleset dari asumsi awal.
"Jadi di awal kan asumsinya berbeda dengan hari ini. Waktu pertama kali dicanangkan kan memang belum ada pandemi. Belum ada KITB. Memang harus ada kajian ulang," jelas Fauzie.
Sebagai informasi, PT KIW memang dipercaya pemerintah untuk menangani sejumlah kawasan industri di Jawa Tengah. Selain KI Brebes, PT KIW juga menjadi salah satu pemegang saham KITB yang juga berstatus PSN. "Kami fokus ke sana. Kecuali ada arahan lain dari pemerintah, kami akan ikut," ucap Fauzie.
Harapan Ekonomi Jateng
Proyek KI Brebes semulanya ditujukan untuk bisa menampung perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat yang direlokasi dari China. Saat itu, negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand jadi saingan berat Indonesia. Untuk itulah Presiden Joko Widodo mencanangkan proyek pembangunan sejumlah kawasan industri di Tanah Air, termasuk di Brebes.
Idza Priyanti, Bupati Brebes, juga berharap banyak pada proyek KI Brebes tersebut. "Jika ada kawasan industri di Brebes, maka otomatis kesejahteraan pekerja di Kabupaten Brebes juga akan berangsur naik. Baik dari segi fasilitas, infrastruktur, dan upah minimumnya," jelasnya beberapa waktu lalu.
Jika mampu beroperasi secara penuh, KI Brebes juga bisa berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat pada Februari 2022 lalu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah berada di angka 5,75 persen. Sedikit di bawah angka TPT nasional di 5,83 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
