Bisnis.com, SURAKARTA - Pengamat ekonomi energi sekaligus dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut subsidi energi telah meningkatkan beban anggaran bagi pemerintah pusat. “Subsidi by product itu seringkali salah sasaran. Misalnya subsidi di Pertalite dan LPG 3 kilogram, itu bisa dibeli siapapun. Tidak dibatasi,” jelasnya Jumat (17/6/2022).
Fahmy menjelaskan bahwa pada sektor hilir, Pertamina memiliki anak usaha yaitu Pertamina Patra Niaga yang bergerak dalam bidang perdagangan olahan minyak bumi. Namun demikian, meskipun bergerak di hilir, namun Pertamina Patra Niaga tidak punya kewenangan dalam penetapan harga.
Saat ini, mekanisme penetapan harga baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi dilakukan oleh pemerintah. Menurut Fahmy, persoalan yang terjadi kemudian adalah munculnya penetapan harga di bawah harga keekonomian. Dalam APBN ditetapkan harga Indonesia Crude Price Oil di kisaran US$63 per barrel. Namun, kini harganya telah cukup lama bertengger di US$100 per barrel. “Biasanya memang harga minyak dunia berfluktuasi, namun cepat kembali ke harga normal. Sekarang tinggi terus,” jelasnya.
Fahmy menyebut harga BBM yang berada di bawah harga keekonomian tersebut tidak langsung memberikan kerugian kepada Pertamina. Di atas kertas, Pertamina tidak merugi karena kompensasi yang diberikan pemerintah. “Masalahnya, dibayarnya itu tidak langsung. Sehingga menyebabkan ada piutang pemerintah kepada Pertamina. Piutang Rp100 triliun saat ini yang belum dibayar,” jelasnya.
Untuk mengurangi beban APBN dari subsidi energi tersebut, Fahmy menyebut ada beberapa langkah yang mestinya dilakukan pemerintah. Misalnya saja dengan melakukan penetapan perubahan jenis BBM khusus penugasan dari RON88 (Premium) menjadi RON90 (Pertalite) sesuai dengan Kepmen ESDM No.37.K/2022.
Opsi menaikkan harga BBM maupun LPG juga bisa dilakukan pemerintah. Namun demikian, opsi tersebut sementara ini hanya dilakukan bagi BBM dan LPG subsidi. Oleh karena itu, untuk benar-benar mengurangi beban subsidi energi, pemerintah mesti melakukan langkah beberapa langkah konkret. Salah satunya dengan menyerahkan kewenangan penetapan harga BBM dan LPG non-subsidi kepada Pertamina. “Sesuai harga keekonomian berdasarkan mekanisme pasar,” jelas Fahmy.
Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk melihat efektivitas penetapan harga tersebut. Pemerintah juga mesti mengupayakan penyaluran subsidi yang tepat sasaran. “Melalui pembatasan penjualan Pertalite hanya untuk sepeda motor dan solar hanya untuk kendaraan angkutan,” jelas Fahmy.
Pada perkembangan lain, Dwi Puja Aristya, Executive GM Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, menyebut berbagai tantangan yang dihadapi Pertamina hari ini terus memberikan efek disrupsi di segala lini. Perubahan teknologi, regulasi, serta kondisi pasar ikut terdisrupsi. “Oleh karena itu perlu menyesuaikan perubahan yang terjadi,” jelasnya.
Sementara itu, terkait penyesuaian harga Pertalite, Brasto Galih Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah. “Kami menunggu instruksi harga khusus Pertalite terkait kriteria penerima dan mekanisme penyaluran,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
