Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengungkapan Sukarela di Kudus Jaring Penerimaan Rp40,79 Miliar

Bagi wajib pajak yang nyata-nyata memiliki harta, tetapi tidak diikutkan dalam PPS, akan diimbau untuk patuh.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 27 Juni 2022  |  16:42 WIB
Pengungkapan Sukarela di Kudus Jaring Penerimaan Rp40,79 Miliar
Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Senin (20/6/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, KUDUS - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) hingga 22 Juni 2022 mencapai 613 wajib pajak.

"Dari jumlah tersebut, sekitar 154 wajib pajak untuk PPS kebijakan I dan 459 wajib pajak untuk PPS kebijakan II," kata Kepala KPP Pratama Kudus Andi Setijo Nugroho di Kudus, Senin (27/6/2022).

Sementara penerimaan yang diperoleh, kata dia, totalnya mencapai Rp40,79 miliar dari 613 wajib pajak yang mengikuti PPS itu.

Agar masyarakat mengetahui adanya program PPS tersebut, maka KPP Pratama Kudus gencar melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai saluran, termasuk media sosial yang dimiliki KPP Pratama Kudus.

Keberadaan mobil tax unit yang melayani wajib pajak di masing-masing kecamatan, selain jemput bola pelayanan juga menyampaikan sosialisasi tentang PPS termasuk di Mal Pelayanan Pajak Kudus.

"Bulan Februari 2022 juga mengundang sekitar 150-an wajib pajak besar sekaligus untuk menyampaikan adanya program PPS yang akan berakhir 30 Juni 2022," ujarnya.

KPP Pratama Kudus juga membuka pojok layanan pajak di swalayan ADA Kudus dengan harapan akan ada pengunjung yang tertarik mengetahui soal PPS, termasuk bagi pengunjung yang belum melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bisa memanfaatkannya.

Untuk melayani wajib pajak yang memanfaatkan PPS, di kantor KPP Pratama Kudus juga disediakan dua gerai helpdesk khusus PPS yang siap melayani wajib pajak.

"Bagi wajib pajak yang nyata-nyata memiliki harta, tetapi tidak diikutkan dalam PPS, akan diimbau untuk patuh," ujarnya.

Tugas pengawasan, kata dia, dilakukan secara terus menerus, tidak hanya menunggu program PPS berakhir karena sudah menjadi tugas utama, termasuk pengujian kepatuhan semua wajib pajak lewat pemeriksaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jateng kudus program pengungkapan sukarela

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top