Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan sinyal kuat penundaan pengerjaan proyek Kawasan Industri (KI) Brebes. Hal tersebut terlihat dari responnya kepada wartawan dalam sebuah acara yang digelar pada Rabu (3/8/2022) kemarin.
"Sekarang masih berjalan, cuma sekarang tidak masuk dalam program atau Proyek Strategis Nasional (PSN). Kita mau teruskan itu, tapi itu menjadi proyek swasta saja karena waktu itu tidak terlalu kompetitif dibandingkan yang di Batang," jelas Ganjar.
Dalam catatan Bisnis, bukan sekali saja Ganjar mengungkapkan kendala pengerjaan proyek KI Brebes. Pada Mei lalu, misalnya, di hadapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Tengah, Ganjar menyebut KI Brebes akan batal digarap karena terlalu banyak makelar tanah yang bermain.
Peni Rahayu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, menyebut pemerintah kesulitan untuk melakukan pembebasan lahan di Brebes. Pasalnya, harga tanah di wilayah tersebut sudah meleset jauh dari perkiraan awal.
Kendala tersebut tentunya jadi batu sandungan tersendiri buat Jawa Tengah. Pasalnya, Jawa Tengah diminta untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem yang terjadi. Seperti pesan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Ganjar yang disampaikan pada tahun 2021 lalu, dimana ada lima daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang mesti mendapat perhatian. Dari lima daerah itu, Kabupaten Brebes menjadi salah satunya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes mencapai 314,95 ribu jiwa. Jika dipersentasekan dengan jumlah penduduknya, tingkat kemiskinan di wilayah itu mencapai 17,43 persen. Bandingkan misalnya dengan tingkat kemiskinan se-Jawa Tengah yang berada di angka 11,79 persen.
Dalam konteks yang lebih luas, kemiskinan di Kabupaten Brebes kian menguatkan ketimpangan antara kawasan di Jawa Tengah bagian utara dan selatan. Selain Brebes, masih ada Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Banyumas yang tingkat kemiskinannya sudah melampaui angka provinsi.
Problem serapan tenaga kerja menjadi salah satu variabel yang sangat berhubungan dengan fenomena kemiskinan itu. Terlihat dari tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kawasan Jawa Tengah bagian selatan. Pada 2021, TPT di Cilacap, Tegal, dan Brebes sudah melampaui angka 9,5 persen. Jauh di atas angka Jawa Tengah yang hanya 5,95 persen.
Meskipun pada tahun 2022 ini persentase penduduk miskin di Jawa Tengah berada di angka 10,93 persen, atau mengalami penurunan. Namun pemerintah daerah mesti mengambil langkah strategis untuk bisa benar-benar mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, khususnya di bagian barat.
Dari sinyal yang diberikan Ganjar, KI Brebes memang tak sepenuhnya batal. Namun, melemparkan tanggung jawab pembangunan kawasan ke pihak swasta sepertinya juga bukan keputusan yang tepat.
Mengutip Rahmat Dwi Saputra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah, industri manufaktur bukan satu-satunya peluang ekonomi yang dimiliki wilayah itu. Memang, sektor usaha itu memberikan forward linkage paling banyak bagi perekonomian Jawa Tengah. Namun demikian, dilihat dari daya saing ekspornya, Jawa Tengah masih punya peluang untuk mendorong produk-produk perikanan dan pertanian.
"Kalau kita lihat permintaan dari negara mitra dagang, Jawa Tengah itu lebih banyak ke agro industri maupun pertanian," jelas Rahmat beberapa waktu lalu. Sektor pertanian juga berada di peringkat keempat dalam struktur pendorong utama perekonomian di Jawa Tengah. Artinya, sektor tersebut masih bisa digarap lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja perekonomian di Jawa Tengah.
Dalam konteks Brebes, semisal jalur investasi sektor manufaktur mengalami kebuntuan, masih ada peluang untuk meningkatkan kinerja di sektor pertanian. Untuk komoditas padi misalnya, luas panen di wilayah itu pada 2021 mencapai 86.088 hektare, namun produktivitasnya masih di kisaran 54,58 kuintal per hektare atau berada di bawah produktivitas Jawa Tengah yang bisa mencapai 56,69 kuintal per hektare.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, menyebut peluang di sektor pertanian itu mesti bisa dilirik oleh pemerintah daerah. Pasalnya, selain meningkatkan geliat ekonomi lokal dan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), langkah tersebut juga dapat menjadi strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi.
"Inflasi itu kan justru dari cabai. Ini berarti, dalam ekonomi lokal perlu dikembangkan terutama pangan. Karena pangan di tiap daerah itu berbeda-beda. Sumatera Barat mungkin berbeda dengan Jawa Tengah. Sehingga memang keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting," jelasnya.
Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Peningkatan produktivitas pertanian bakal berkontribusi besar dalam mewujudkan visi Presiden Joko Widodo yang ingin mencapai swasembada beras di tiga tahun mendatang, juga swasembada gula konsumsi yang diharapkan bisa terealisasikan pada 2024 nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
