Bisnis.com, BANJARNEGARA — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Antikorupsi yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Upaya itu mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus membuat Jateng menjadi provinsi percontohan dalam implementasi program Desa Antikorupsi di Indonesia.
Politikus berambut putih itu dinilai sebagai kepala daerah yang memiliki respons cepat dalam mengimplementasikan program KPK.
KPK menetapkan Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang sebagai Desa Antikorupsi terbaik tingkat nasional. Setelah dinilai sukses di Banyubiru, Ganjar kemudian memperluas inisiatif tersebut ke desa-desa lain di Jateng.
Saat ini, Desa Antikorupsi di Jateng telah dibentuk di Desa Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani.
Kemudian ada pula Desa Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.
Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi, seperti menerapkan sistem transparansi anggaran, memberikan kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta mendorong digitalisasi.
"Saya berterima kasih karena kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kick off, sudah kita nilai beberapa," kata Ganjar pada acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12/2022)
Menurut Ganjar, upaya yang dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada tahun 2023 mendatang. Sebanyak 29 Desa Antikorupsi di Jateng yang sudah terbentuk saat ini akan dijadikan sebagai percontohan bagi desa yang lain.
"Kick off Desa Antikorupsi di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih konkret sehingga 7809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut bahwa Ganjar Pranowo punya respons cepat terhadap program Desa Antikorupsi.
"Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi pemicu bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.
Wawan menambahkan, program Desa Antikorupsi mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Sejumlah kepala daerah sudah menyatakan keinginan untuk mengimplementasikan program tersebut, termasuk Jawa Tengah yang sudah membentuk 29 Desa Antikorupsi.
Saat ini, program Desa Antikorupsi telah tersebar di 11 provinsi di Indonesia.
