Bisnis.com, SEMARANG — Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional didorong untuk memperkuat hilirasi pertanian, guna meningkatkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus turut menjaga stabilitas tingkat inflasi.
Pada 2022, kontribusi sektor pertanian mencapai sekitar 13,53% terhadap pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) Jateng. Kondisi sektor pertanian cukup menantang, seiring dengan perkembangan industri dan alih fungsi lahan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyampaikan bahwa sektor industri memang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Jateng. Akan tetapi, pengembangan sektor industri seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kinerja sektor utama yang lain seperti sektor pertanian.
Bank Indonesia mendorong masuknya investasi yang diarahkan kepada hilirisasi pertanian, seperti industri makanan dan minuman (mamin).
“Kebutuhan pasokan bahan baku dari industri makanan dan minuman akan membawa ndustri pertanian dan peternakan akan ikut tumbuh,” ujarnya dalam acara High Level Meeting Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata Jawa Tengah (Keris Jateng) yang diselenggarakan di Semarang, Kamis (16/2/2023).
Rahmat menambahkan, pusat produksi pertanian tersebar di berbagai wilayah di Jateng. Dengan demikian, apabila dikembangkan industri yang bergerak di hilirisasi pertanian, maka akan ada banyak daerah yang turut terangkat perekonomiannya.
Ia mencontohkan industri yang bisa masuk adalah pengolahan essence kopi, cokelat, atau produk pangan lainnya. Produk essence ini merupakan bahan penolong yang banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman, dan biasanya diimpor.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendukung hiliriasi pertanian karena akan menciptakan nilai tambah yang dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan.
“Jateng dikenal sebagai daerah agraris, memiliki sumber bahan baku pangan yang penting untuk kebutuhan pangan nasional,” ujarnya.
Pemerintah Jateng juga mendorong investasi di sektor pangan agar lebih ditingkatkan. Untuk menarik investor, pemerintah daerah berupaya menyiapkan sistem yang membuat sektor pertanian lebih akuntabel.
Menurut Ganjar, salah satu yang strategi yang sedang disiapkan adalah membangun sistem logistik daerah yang dapat memantau sisi hulu sektor pertanian. Sistem ini akan memberikan data real time mengenai jumlah petani, jenis tanaman, kebutuhan pupuk, perkiraan hasil panen, dan data-data lain yang terkait.
“Semua datanya didigitalisasi, itu untuk mendapatkan data apakah kita butuh impor atau tidak. Dinas Pertanian sudah komunikasi dengan pengembang aplikasi yang bisa mengukur itu semua,” katanya.
Sujarwanto Dwiatmoko, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan sekaligus merangkap sebagai Kepala Dinas ESDM Jateng, menambahkan bahwa sektor pertanian tetap harus dipelihara agar mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah, dan menyesuaikan kebutuhan di pusat-pusat ekonomi baru yang tumbuh.
Ia mencontohkan, di kawasan industri yang sedang berkembang seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal (KIK), dibutuhkan pasokan bahan pangan yang mencukupi. Ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi di wilayah tersebut, maka pasokan bahan pangan harus disiapkan sejak awal.
Pemerintah kabupaten/kota di daerah yang sedang berkembang, menurut Sujarwanto, perlu menyiapkan daerah di sekitar kawasan industri untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat produksi pertanian.
“Setelah KITB dan KIK jadi, apa yang akan dibangun oleh pemda di kawasan hinterland? Produksi peternakan Batang, Pekalongan, Kendal, belum bisa mencukupi 3 tahun ke depan jika kawasan industri sudah beroperasi penuh,” ujarnya.
