Bisnis.com, SEMARANG — Perusahaan penjaminan milik Jawa Tengah, PT Jamkrida Jateng, mematok target nilai penjaminan produktif di angka Rp2,53 triliun pada tahun 2023 ini. Target itu mengalami peningkatan 37 persen dibandingkan 2022 lalu, dimana angkanya berada di Rp1,847 triliun.
Direktur Utama PT Jamkrida Jateng, Muhammad Nazir Siregar, menyebut target itu bukan sekadar angka. Lebih daripada itu, target nilai penjaminan produktif secara tidak langsung juga bakal berdampak pada upaya Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan.
"Kami lakukan inisiatif kemarin, kalau angka kemiskinan itu kan pemerintah bisa kasih langsung lewat bantuan. Kami membantu secara tidak langsung. Entah melalui alat produksi, seperti di Wonogiri yang pengusaha tempenya kami bantu, atau kami juga bantu menciptakan usahanya," jelas Nazir saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/2/2023).
Secara umum, nilai penjaminan produktif Jamkrida Jateng memang terus menunjukkan tren positif. Sejak 2018 hingga 2022, nilai penjaminan produktif dilaporkan mengalami peningkatan. Dengan pengecualian di tahun 2020. Dari nilai penjaminan produktif yang pada 2019 mencapai Rp945 miliar, akibat pandemi Covid-19, realisasinya sempat surut di Rp623 miliar pada 2020. Namun tren perbaikan itu terlihat mulai 2021 dengan nilai penjaminan produktif yang naik signifikan hingga di Rp1,6 triliun.
Adapun sejak didirikan pada 2014 lalu, Jamkrida Jateng telah memiliki jumlah terjamin produktif di angka 154,5 ribu pada 2021. Pada periode yang sama, nilai penjaminan komersial berada di Rp4,1 triliun dengan performa return on asset (ROA) 5,7 persen.
"Kami kerja sama dengan beberapa koperasi besar. Kospin Jasa di Pekalongan misalnya, sudah lama kerja sama dengan kami. Juga Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) Kementerian Keuangan, ada juga Jateng Ventura, kita pernah kerja sama. Juga Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan," jelas Nazir.
Jamkrida Jateng sendiri tengah intensif menggelar pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah terkait perubahan badan usaha. "Sembari kemarin kami mengajukan perubahan menjadi Perseroda, kami juga mengajukan beberapa perubahan penyertaan modal. Ini baru di Rencana Peraturan Daerah (Raperda), rencananya dari modal dasar awal di Rp200 miliar, kami ajukan menjadi Rp600 miliar," ungkap Nazir.
Baca Juga
Rencananya perubahan status badan usaha itu bakal rampung pada tahun 2023 ini.
Nazir juga mengungkapkan upaya Jamkrida Jateng buat mendukung ketahanan pangan di Jawa Tengah. Tak cuma melalui upaya penjaminan usaha pertanian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu juga bakal mengembangkan konsep budidaya ikan air tawar. Inisiatif itu merupakan tindak lanjut dari komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin dengan LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Padi itu kebutuhan lahannya relatif luas, kami memang bisa membantu. Tetapi untuk budi daya ikan, itu kan bisa di perumahan, di desa-desa. Percobaannya nanti akan kita mulai di kantor Jamkrida Jateng. Kalau hasilnya bagus, tinggal dipindah tempatnya. Bisa di-scale up dan kita sambungkan ke pasar luar negeri," jelas Nazir.
Dukungan pada sektor usaha budi daya perikanan itu juga bakal menyasar Badan Usaha Milik Nelayan (BUMNel). Nazir menyebut, pihaknya telah memberikan dukungan pada BUMNel di wilayah Kabupaten Kendal. Ke depan, dukungan serupa bakal diberikan kepada kelompok BUMNel di Kabupaten Rembang.
Meskipun mengambil perhatian khusus pada usaha budi daya perikanan, namun Nazir menegaskan Jamkrida Jateng tetap berupaya untuk bisa mendukung usaha pertanian Jawa Tengah. Caranya, lewat layanan penjaminan kredit pada program yang sudah dimiliki lembaga keuangan. Baik Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Jateng, juga lembaga keuangan lain seperti koperasi.
Jamkrida Jateng juga mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Bahkan, Nazir menyebut pihaknya siap memberikan dukungan pada kelompok tani yang tengah merintis pembentukan BUMP tersebut.
"Persentase usaha pertanian dari nilai penjaminan produktif memang belum terlalu banyak. Paling baru 10 persen. Karena di kami paling banyak itu penjaminan produktif di perdagangan. Lainnya baru pertanian, perikanan. Konstruksi sendiri masuk ke penjaminan surety bond, penjaminan penawaran atau pelaksanaan. Kalau ada proyek dari pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, itu hampir 90 persennya Bina Marga Provinsi pakai Jamkrida," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
