Bisnis.com, SEMARANG - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang pada Selasa (4/4/2023) siang. Agenda itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan Wakil Presiden di Jawa Tengah sejak Senin (3/4/2023) sore.
Dalam kunjungannya itu, Wakil Presiden memberikan apresiasi atas layanan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang melalui MPP yang berlokasi di Terminal Mangkang Lantai 2.
MPP Semarang dibentuk berdasarkan Perpres No. 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP, Permen PANRB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan Perwal Kota Semarang No. 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan.
Baca Juga
Bersama 25 MPP lainnya, MPP Semarang ini diresmikan oleh Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 5 Desember 2022 lalu.
"Banyak kegiatan yang diapresiasi oleh Bapak Wakil Presiden karena pelayanan yang cepat, itu tadi termasuk bagaimana orang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," ucap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu selepas mendampingi kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di MPP Kota Semarang.
MPP Kota Semarang sendiri telah melayani ribuan pengunjung. Anjungan pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menjadi salah satu anjungan dengan jumlah pengunjung terbanyak di antara total 39 anjungan yang tersedia.
Berdasarkan data bulan Maret 2023, anjungan pelayanan milik DPMPTSP Kota Semarang telah melayani 397 pengunjung. "Paling banyak izin usaha, itu diurus pelaku usaha langsung. Sebenarnya online bisa, tetapi kalau gagap teknologi (gaptek) ya datang saja ke sini, kami layani," ucap Widoyono Kepala DPMPTSP Kota Semarang saat ditemui wartawan.
Widoyono menambahkan, untuk mengurus izin usaha dengan risiko rendah, masyarakat Kota Semarang cukup datang langsung ke MPP dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jika persyaratan administrasi sudah memenuhi dan tidak ada kendala teknis, proses pengajuan izin usaha bisa rampung hanya dalam 15 menit.
Cepatnya pengajuan izin usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu diharapkan bisa ikut mendorong geliat perekonomian masyarakat Kota Semarang. Widoyono menyebut, kehadiran MPP menjadi upaya pemerintah untuk jemput bola dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik masyarakat yang masih kesulitan buat mengakses layanan digital.
Lebih lanjut, MPP tidak cuma ditujukan buat memenuhi kebutuhan usaha kecil. Widoyono menyebut pelaku industri skala menengah hingga besar juga bakal dilayani semisal memerlukan bantuan dalam mengurus aneka perizinan usaha.
"Industri dengan risiko rendah itu terbit otomatis. Menengah-rendah juga terbit cepat," kata Widoyono. Kalau sebelumnya, industri dengan tingkat risiko menengah-rendah mesti menyiapkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan atau Amdal, kini pelaku usaha hanya perlu menyiapkan surat pernyataan secara individu untuk mengajukan permohonan izin usaha.
Adapun risiko usaha yang dimaksud termasuk risiko kesehatan, risiko bencana, hingga risiko sumber daya alam. Widoyono menyontohkan, apabila di suatu daerah ada sumber mata air dan di lokasi yang sama ingin didirikan bangunan, maka DPMPTSP Kota Semarang tidak bisa memberikan izin.
"Setiap kecamatan itu ada wilayah merah dan hijau. Tetapi kalau untuk industri, pengambilan air tanah di daerah pesisir itu tidak boleh semua, karena land subsidence (penurunan muka tanah) itu kan cepat sekali," jelas Widoyono.
