Bisnis.com, SEMARANG — Tindak kekerasan di jalan atau marak disebut klitih di wilayah DI Yogyakarta sudah menjadi persoalan menahun. Tak cuma menelan korban jiwa dan kerugian materil, fenomena itu juga mengancam masa depan anak-anak muda yang terpengaruh buat jadi pelaku.
Aman Yuriadijaya, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, menyebut klitih lekat urusannya dengan persoalan jati diri. "Soal aktualisasi, maka kalau kenakalan remaja di jalanan ini terus dibranding, maka ini terus menjadi sangat seksi bagi mereka untuk masuk," jelasnya, Rabu (5/4/2023).
Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri berusaha untuk merekayasa popularitas klitih. Salah satunya dengan mempopulerkan penggunaan istilah kenakalan remaja di jalanan. Tentunya tanpa bermaksud menyepelekan fenomena itu.
"Kalau [klitih] ini dijadikan branding yang kuat," ucap Aman. "Bukan tidak mungkin ini sebagai metode, sebagai sebuah strategi, mereka mendapat legitimasi atas apa yang mereka lakukan."
Upaya pengendalian juga dilakukan melalui langkah-langkah yang terintegrasi. Baik secara jangka panjang, maupun jangka pendek. Melalui Peraturan Wali Kota No.28/2022 misalnya, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk mengendalikan risiko klitih dengan membatasi ruang gerak anak-anak muda di malam hari. Regulasi itu, menurut Aman, menjadi upaya pencegahan.
"Kami menduga, dari berbagai informasi dan kondisi yang terjadi ini, memang proses kesadaran masyarakat untuk menangkap regulasi ini belum optimal. Karena ini sangat tergantung dengan apa yang kami katakan sebagai ketahanan keluarga," jelas Aman dalam diskusi yang digelar Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) di DI Yogyakarta.
Lebih lanjut, Aman menyampaikan bahwa ketahanan keluarga itu termasuk pada aspek kepedulian orang tua atas perkembangan anak. "Pendidikan anak bukan urusan negara, bukan urusan sekolah, tetapi yang paling mendasar adalah urusan orang tua," ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X juga sempat menyampaikan pesan serupa ketika menyinggung penangkapan 15 orang remaja yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan anak di bawah umur.
Ngarsa Dalem menyampaikan bahwa upaya pencegahan tindak kejahatan sejatinya bukan semata-mata tanggung jawab aparat kepolisian. Ada peran keluarga yang jadi sorotan.
Baca Juga
"Upaya lain saya belum menemukan. Lha wong nyatanya disel [dikurung] juga tetap terjadi [kejahatan]. Sekarang, bagaimana keluarga itu bisa membangun konsolidasi sendiri. Kalau [anak] kebebasan itu dilepas, pergi tidak pernah pulang, ya susah," ucap Sri Sultan pada pengujung Maret lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
