Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah bakal fokus menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada 2024 mendatang.
Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Juli Krisdianto, menyebut program itu merupakan salah satu hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
"Dalam Musrenbang Jawa Tengah 2024, ada juga prioritas pembangunan yang salah satunya adalah peningkatan kapasitas perekonomian, yang kedua peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terus peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang baik," jelas Juli, Selasa (12/12/2023).
Djoni Kristijanto, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyebut prioritas itu didasari oleh posisi Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa. Tepat di bawah Provinsi DI Yogyakarta.
"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Pj. Gubernur bersama DPRD bersama-sama telah menetapkan program yang dibiayai oleh APBD untuk bisa mengurangi atau menekan tingkat kemiskinan," jelas Djoni.
Diharapkan, pada tahun depan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah bisa turun hingga berada di 8,4%. Lebih lanjut, Djoni berharap angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah bisa terus turun hingga berada di bawah 5%.
Baca Juga
Lebih lanjut, selain pengentasan kemiskinan ekstrem, Soenarno Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengintervensi APBD Jawa Tengah tahun 2024 untuk bisa memberikan porsi yang lebih besar pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di pelosok.
"Kita di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya tidak kurang Rp1,8 triliun anggaran yang kita gelontorkan ke desa dalam bentuk Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa," ungkap Soenarno.
Selain memberikan fokus pada pembangunan di kawasan pedesaan, Soenarno juga menyebut bahwa pihaknya bakal menggenjot pembangunan pada sektor pariwisata. Pasalnya, sektor usaha tersebut punya efek berganda atau multiplier effect yang luas, seperti pertumbuhan usaha transportasi, perhotelan, hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Kami di Jawa Tengah telah mengambil kebijakan untuk membantu desa wisata yang sudah terorganisir dengan baik. Kemudian manajemennya baik, pengunjungnya baik, ini jadi satu titik yang bisa kita kembangkan lebih lanjut," jelas Soenarno.
