Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan Rp1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengerem laju inflasi pada komoditas pangan di wilayah tersebut.
"Anggaran ini digunakan untuk subsidi komoditas pangan di tingkat konsumen," jelas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Dyah Lukisari, Jumat (15/3/2024).
Dyah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan subsidi harga pangan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan saat momen Ramadan. Sementara ini tercatat ada tiga komoditas pangan yang dinilai perlu diberikan subsidi yaitu beras, gula, dan telur.
"Setiap kabupaten dan kota kami pilih kecamatan yang menurut data kami banyak terjadi kerawanan pangan dan kemiskinan sehingga subsidi harga pangan ini bisa membantu masyarakat yang penghasilannya kurang," jelas Dyah.
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menjelaskan bahwa selain subsidi harga pangan, pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah telah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di beberapa daerah.
Program GPM sendiri sejak Januari 2024 telah terlaksana sebanyak 99 kali. Nana menargetkan, hingga Lebaran nanti, GPM bisa terlaksana sebanyak 130 kali."Semuanya dalam rangka untuk menjaga keterjangkauan masyarakat untuk membeli bahan pokok penting. Juga untuk menjaga stabilisasi harga, menjaga ketersediaan bahan pokok penting, dan menjaga stabilitas inflasi yang selama ini fluktuatif di Jawa Tengah," jelas Nana.
Baca Juga
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendistribusikan 24 ton beras dalam pelaksanaan GPM serentak pada 8 Maret lalu.Dalam pelaksanaan GPM serentak kedua, KPw BI Provinsi Jawa Tengah bakal menggulirkan 33 ton beras di Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas.
"Nanti 2 April [menjadi pelaksanaan GPM] yang ketiga. Tetapi, GPM baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sudah sering dilakukan dan secara reguler dilakukan," jelas Rahmat.
