Bisnis.com, SEMARANG - Memasuki Semester II/2024, isu inflasi pangan masih menghantui Jawa Tengah. Sejumlah upaya telah dilakukan, mulai pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau operasi pasar, hingga usaha peningkatan produktivitas pertanian.
Sayangnya, dari sisi hulu, upaya untuk menjamin pasokan komoditas pangan masih menghadapi kendala. "Ada banyak problem untuk saat ini. pertama masalah El Nino, yang kedua masalah climate change, masalah kondisi lingkungan kita yang cukup butuh perhatian," ucap Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (14/8/2024).
Sumarno menjelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan tak cuma melibatkan petani sebagai produsen. Namun, usaha tersebut juga ikut menggandeng banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha pada sektor properti, pertambangan, hingga kehutanan.Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah soal daerah tangkapan air.
"Ini harus sinergi, karena pertanian ini tergantung dari sisi ketersediaan air. Banyak pendukungnya, jadi butuh kolaborasi kita semua," jelas Sumarno saat ditemui wartawan di Kota Semarang.
Selain itu, Sumarno menjelaskan bahwa banyaknya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan di Jawa Tengah juga telah menjadi pisau bermata dua. Meskipun mendatangkan nilai investasi yang tidak bisa dibilang sedikit, namun proyek itu juga ikut mengikis luasan lahan pertanian Jawa Tengah.
Untuk menanggulangi masalah tersebut, Sumarno mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk dapat mempertegas aturan tata ruang dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. "Rencana tata ruang sudah dievaluasi dari pemerintah pusat, sudah hampir jadi.
Baca Juga
Jadi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi akan menjadi guidance tata ruang di kabupaten dan kota. Bahwa ini sawah lestari yang dilindungi, ini daerah perumahan, dan sebagainya," ucapnya.
Sebagai informasi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 menekankan peran Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Visi tersebut diturunkan ke dalam beberapa indikator, seperti kemandirian pangan maupun penguatan sistem rantai pasok pangan.
Dalam perkembangan berbeda, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan sebanyak 4.251 unit pompa air telah terpasang di wilayah Provinsi Jawa Tengah, demi mewujudkan swasembada pangan.
"Dalam mengebut program pompanisasi di Jawa Tengah untuk antisipasi kemarau dan capai swasembada pangan dalam tiga tahun. Sampai hari ini sudah 4.566 unit sampai ke titik bagi dan 4.251 unit atau 93 persen yang terpasang di seluruh wilayah Jawa Tengah," kata Direktur Jenderal PSP Kementan Andi Nur Alam Syah dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia mengapresiasi capaian dan kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta TNI sehingga pemasangan pompa air tersebut dapat dioptimalkan.
Kementan mencatat, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas sawah tadah hujan mencapai 267.720 hektare. Daerah tersebut merupakan wilayah dengan potensi lahan baku sawah terbesar ketiga di Indonesia.
Melalui program pompanisasi ini, diharapkan indeks pertanaman (IP) di Jawa Tengah dapat meningkat dari IP 100 menjadi IP 200, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap produksi padi nasional.
