Bisnis.com, SOLO – Peminat terbesar rumah subsidi di Indonesia saat ini berasal dari kalangan pegawai swasta dengan penghasilan antara Rp2 juta hingga Rp4 juta per bulan. Hal ini diungkapkan oleh Alfian Arif, Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan BP Tapera, dalam acara talkshow bertajuk "Solusi Inovatif Untuk Hunian Terjangkau Milenial dan Gen Z" yang digelar oleh Solopos Media Group di Radya Litera Multifunction Hall Griya Solopos pada Rabu (28/8/2024). Acara tersebut didukung oleh BP Tapera, BCA, dan Blesscon.
Alfian memaparkan bahwa selama 14 tahun terakhir, mayoritas penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) adalah kaum muda berusia 19 hingga 30 tahun, yang banyak di antaranya adalah pegawai swasta. Dari total 116.895 unit rumah yang dibiayai melalui FLPP per 27 Agustus 2024 dengan total nilai Rp14,4 triliun, sebanyak 77,29% penerimanya adalah pegawai swasta. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan wiraswasta yang hanya mencapai 12,08%.
Rinciannya, kelompok usia 19-30 tahun mendominasi penerima FLPP dengan jumlah 70.261 orang (61,79%), disusul oleh kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 31.237 orang (27,55%), dan kelompok usia 41 tahun ke atas sebesar 11.879 orang (10,66%). Realisasi pembiayaan perumahan dari produk KPR Sejahtera (FLPP) mencapai 113.377 unit rumah dengan nilai Rp13,82 triliun, sementara realisasi pembiayaan Tapera untuk 3.518 unit rumah senilai Rp584,5 miliar.
Dalam upaya memberikan layanan yang lebih baik, BP Tapera juga memperkenalkan beberapa produk baru berdasarkan Permen No. 35/2021, seperti kredit bangun rumah (KBR), kredit renovasi rumah (KRR), KPR Belum Siap Huni, KPR Fidusia, dan KPR Sewa Beli. Meski kuota rumah subsidi pada 2024 mengalami penurunan menjadi 166.000 unit dari 220.000 unit pada tahun sebelumnya, pemerintah berencana menambah 34.000 unit tambahan yang akan diumumkan pada September 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Samson Sibrani, Kasubdit Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kemen PUPR, menegaskan bahwa kelompok milenial tetap menjadi demografi terbesar yang mencari informasi properti, yakni sebesar 56,9%. Menariknya, Gen Z yang baru memulai karier mereka juga mulai menunjukkan minat dalam membeli rumah pertama, mencapai 5,4%.
Meskipun rumah tapak masih menjadi pilihan utama dengan persentase 76,1%, milenial memiliki preferensi khusus terkait lokasi dan fasilitas pendukung, seperti kedekatan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, dan akses transportasi umum. Rata-rata penghasilan milenial adalah Rp8,5 juta per bulan, dengan kemampuan membeli hunian di kisaran harga Rp200 juta hingga Rp900 juta. Namun, meski minatnya tinggi, banyak milenial belum memiliki rumah karena kendala finansial atau ketidakcocokan dengan opsi yang tersedia.
Sementara itu, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Suhartono, mengungkapkan tantangan lain bagi kaum muda dalam mengakses pembiayaan perumahan. Banyak pengajuan kredit dari anak muda yang ditolak bank karena skor kredit yang rendah, sering kali akibat penggunaan pinjaman online atau layanan paylater. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam menilai karakter calon nasabah dan menentukan kelayakan mereka untuk mendapatkan kredit perumahan.
Pakar Perencanaan Perumahan dan Pemukiman Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Winny A., menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi generasi muda harus melibatkan peran pemerintah, perbankan, dan pengembang perumahan.
Keterlibatan multisektor ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli terhadap rumah dan mengurangi gap harga rumah yang semakin tinggi dan tidak diimbangi oleh kenaikan gaji yang signifikan.
“Sebetulnya subsidi dan program pemerintah itu untuk menjembatani atau mengurangi gap tersebut. Bank berperan untuk menyeleksi nasabah,” kata dia.
Menurut Winny jika lembaga nonbank, seperti koperasi bisa ikut ambil bagian untuk mengatasi kebutuhan hunian bagi masyarakat. (Galih Aprilia Wibowo)
