Bisnis.com, SEMARANG - Badan Layanan Umum (BLU) Trans Semarang menargetkan bisa meraup pendapatan dari pelayanan moda transportasi umum tersebut sebesar Rp40,5 miliar pada 2025, atau naik dari target sebelumnya sebesar Rp37 miliar.
Kepala BLU Trans Semarang Haris Setyo Yunanto, di Semarang, Kamis (16/1/2025), optimistis bahwa target pendapatan sebesar itu pada tahun ini bisa tercapai.
Menurut dia, pendapatan terbesar selama ini berasal dari pembayaran tiket penumpang yang rata-rata mencapai Rp2,3-2,5 miliar per bulan.
"Justru penyumbang (pendapatan, red.) terbanyak itu dari tiket. Rata-rata untuk tiket sendiri kami bisa sampai Rp2,3 miliar-Rp2,5 miliar per bulan," katanya.
Sumber pendapatan lain, kata dia, berasal juga dari retribusi iklan atau reklame, baik di armada maupun di titik-titik yang sudah disiapkan oleh BLU Trans Semarang.
"Kalau untuk reklame memang paling besar potensinya di armada. Kan karena iklan berjalan, (lebih diminati) daripada yang ada di halte," katanya.
Baca Juga
Ia mengatakan sebenarnya pihaknya telah melakukan kajian dan membuat paket secara rinci mengenai pemasangan iklan di halte yang menjadi potensi retribusi.
"Kami sudah bikin paket, bahkan rinci. Sebenarnya di halte itu per titik per ruang itu kami siap, kami kaji supaya menjadi potensi retribusi. Cuma, ya, karena minat lebih besar di armada," katanya.
Diakuinya, target pendapatan pada 2024 sebesar Rp37 miliar hanya tercapai Rp34 miliar, karena dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti musim hujan menyebabkan banjir di beberapa ruas jalan.
"Terus, yang kedua itu perbaikan jalan. Ini juga nuwunsewu agak mengganggu. Kemudian, tarif sendiri. Karena ada perbedaan dua pedoman yang sangat berpengaruh ke pendapatan," katanya.
Haris mengatakan bahwa aset armada BLU Trans Semarang terbagi dua, yakni bus milik pemerintah dan bus milik konsorsium.
Pada tahun lalu, kata dia, pihaknya memakai dua acuan tarif, yakni untuk bus pemerintah mendasarkan pada peraturan daerah, sedangkan untuk konsorsium memakai kajian.
"Yang mana tarif di perda itu setengahnya dari tarif konsorsium. Dan harapannya di tahun ini untuk 2025 kami sedang usulkan agar tarif perda disesuaikan dengan tarif kajian," katanya.
