Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa asosiasi dan organisasi yang menaruh perhatian khusus pada bahaya tar terhadap kesehatan publik meluncurkan Koalisi Indonesia Bebas Tar (Kabar).
Kabar dibentuk untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi dampak buruk tar dengan cara mengedukasi publik mengenai bahaya tar, salah satunya berasal dari rokok yang dikonsumsi dengan dibakar.
Koalisi ini beranggotakan Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Tar Free Foundation, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI), serta Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI).
Ketua Kabar Achmad Syawqie mengatakan koalisi itu dibentuk atas inisiatif bersama menanggapi rendahnya pemahaman publik mengenai bahaya tar, salah satunya dari rokok yang dikonsumsi dengan cara dibakar.
“Selama ini, orang lebih banyak mendiskusikan mengenai bahaya nikotin yang menyebabkan kecanduan. Padahal, tar jauh lebih berbahaya karena mengandung zat-zat karsinogenik yang dihasilkan dari pembakaran rokok,” ujar guru besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Bandung ini, Rabu (8/11/2017).
Koalisi ini berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas permasalahan dampak rokok bagi kesehatan, dengan mengedepankan informasi berbasis penelitian ilmiah dan teknologi demi mengatasi dampak buruk TAR melalui produk tembakau alternatif.
Dia mencontohkan pada 2015 agensi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Inggris Raya Public Health England merilis hasil riset yang menunjukkan bahwa produk nikotin yang dipanaskan menurunkan risiko hingga 95% dari rokok yang dikonsumsi dengan cara dibakar.
“Informasi seperti inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar mereka mendapatkan akses atas informasi berbasis penelitian ilmiah sehingga nantinya mereka dapat menentukan pilihannya,” tambahnya.
APVI, salah satu anggota Kabar yang mewakili suara konsumen, juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama mengenai minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya bagi pemerintah, perokok, dan pegiat kesehatan publik mengenai penelitian-penelitian yang mengarah pada produk tembakau alternatif dengan bahaya yang lebih rendah.
“Sebagai konsumen, tentunya saya memiliki hak untuk menentukan pilihan saya dalam mengonsumsi produk tembakau dengan bahaya yang lebih rendah,” ujar Aryo Andrianto, Ketua APVI.
Untuk itu, Kabar mendorong pemerintah untuk segera melakukan penelitian ilmiah, berdiskusi dengan para peneliti yang mendalami produk tembakau alternatif di Indonesia, serta mendalami berbagai penelitian yang dilakukan oleh pakar atau organisasi independen dari berbagai negara.
Hal ini penting dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan informasi yang akurat demi menentukan kebijakan yang tepat.
Mengingat pentingnya akses informasi berbasis penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi, pada Senin (6/11/2017) Kabar juga meluncurkan situs www.no-tar.org, sebuah platform digital yang akan digunakan untuk menginventarisasi kajian-kajian ilmiah, data, dan informasi produk tembakau alternatif.
Dengan demikian, diharapkan muncul kesadaran untuk mulai mempertimbangkan penggunaan produk tembakau alternatif dengan risiko lebih rendah.
“Saat ini penggunaan produk tembakau alternatif masih minoritas. Dengan penyampaian informasi seperti ini, diharapkan akan membuka wawasan perokok tentang pilihannya dan dalam jangka panjang akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat Indonesia," tutur Aryo.
