Bisnis.com, KULONPROGO- Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo akan dilantik menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Senin (1/7/2019) mendatang. Sejumlah pekerjaan menanti Hasto di lembaga yang akan ia pimpin.
Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal seusai bertemu dengan Hasto, di ruang kerja bupati, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Kamis (26/6/2019) menyatakan terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang bakal dihadapi Hasto jika sudah resmi menjabat sebagai pucuk pimpinan BKKBN.
"Ada PR luar dan dalam. Untuk dalam, kita sudah 1,5 tahun tak punya kepala. Maka perlu ada pembenahan pengisian jabatan, tadi saya laporkan ke bapak [Hasto], SK pengangkatan hampir 1.000 cpns dan pns tahun 2018 belum ditandangani oleh kepala," ujarnya Kamis (26/6/2019).
Hasto juga harus berpikir ekstra dalam menentukan siapa sosok yang bakal mengisi kekosongan sejumlah jabatan tinggi di BKKBN. Nofrijal memaparkan dari total 60 jabatan tinggi, sebanyak dua pimpinan madya dan 22 pejabat tinggi pratama setingkat eselon II saat ini tak terisi.
"Kita juga harus menguatkan koordinasi kemitraaan dan kerjasama baik dalam maupun luar negeri, banyak event yang sangat ditentukan dengam kehadiran kepala BKKBN definitif," paparnya.
Lebih lanjut Nofrijal menjelaskan, arahan Hasto sangat dibutuhkan dalam menyempurnakan draf RPJM BKKBN 2020-2024.
Tak hanya itu, gagasan Hasto juga diperlukan dalam membenahi pelayanan KB pasca era BPJS, pendataan kondiisi nyata keluarga Indonesia, serta memanajemen bonus demografi Indonesia.
"Untuk bonus demografi kita perlu memanajemen dengan baik. di bawah arahan kepala, nanti ada tim konsultan dari akademisi yang akan bantu kita. Puncaknya 2029 atau 2030, diharapkan umur bonus demografi bisa panjang, tak hanya dua tiga tahun saja. Dan juga koordinasi dengan kemerntrian atau lembaga teknis lainnya akan lebih mantap," ujarnya.
Menanggapi PR yang harus ia hadapi, Hasto mengatakan bakal belajar lebih banyak terkait ketugasan BKKBN. "Prinsip saya harus belajar banyak. Karena pengalaman saya lebih banyak di pemerintahan daerah bukan departemen. Yang kedua belajar substansi bahwa ada banyak hal yang harus disikapi terkait masalah di Indonesia," kata dia.
