Bisnis.com, SEMARANG - Alokasi anggaran penanganan dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) di Jawa Tengah membengkak dari pagu awal yakni Rp2,09 triliun menjadi Rp2,12 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo, mengatakan penambahan alokasi anggaran terjadi karena adanya perubahan jumlah dan volume sasaran program.
"Tambahan alokasi itu digunakan untuk penambahan volume kebutuhan hepafilter untuk ruang isolasi baru. Tambahan sasaran penerima manfaat jaring pengaman ekonomi," katanya kepada Bisnis, Senin (13/4/2020).
Pengalokasian anggaran itu sudah dibahas secara intens sejak beberapa waktu belakangan. Prasetyo menambahkan, selain alokasi anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp2,12 triliun, Pemprov Jateng juga mencatat refocusing anggaran di 35 kabupaten dan kota di Jateng mencapai Rp1,7 triliun.
"Sekarang sudah kami laporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Angkanya membengkak sedikit," imbuh Prasetyo.
Untuk alokasi anggaran yang lama, penanganan Covid-19 dibagi dalam enam pos utama. Pertama, Rp1,32 triliun yang dialokasikan untuk pelaksanaan program jaring pengaman sosial.
Baca Juga
Sebagian besar anggaran jaring pengaman sosial akan dikucurkan untuk bantuan pangan non-tunai kepada 583.416 kepala keluar dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) non-penerima sembako yang tidak dibiayai APBN. Total alokasi senilai Rp1,07 triliun.
Sementara itu, dalam pagu anggaran JPS tersebut, Pemerintah Provinsi Jateng juga mengalokasikan dana senilai Rp212, 1 miliar untuk bantuan pangan masyarakat terdampak Covid-19. Total masyarakat yang menerima sebanyak 115.000 KK.
Kedua, pagu senilai Rp183,5 miliar untuk jaring pengaman ekonomi (JPM). Total alokasi akan dimanfaatkan ke dalam sejumlah program diantaranya untuk 400 UKM yang terdampak Covid-19. Dana yang disiapkan pengembangan akses pembiayaan bagi UKM sebanyak Rp1,69 miliar.
Termasuk dalam JPE ini alokasi dana senilai Rp109 miliar untuk subsidi koperasi usaha mikro kecil & menangah terdampak Covid-19. Ketiga, bantuan keuangan pembangunan desa yang dialokasikan senilai Rp68,5 miliar.
Keempat, alokasi untuk fasilitas kesehatan senilai Rp425,14 miliar. Kelima, pengembalian pekerja migran senilai Rp16,09 miliar. Keenam, operasional senilai Rp1,65 miliar.
