Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Satpol PP Kesulitan Bubarkan Hajatan Melanggar Protokol Kesehatan

Jogo Tonggo di wilayah itu belum berfungsi. Jogo Tonggo itu ketuanya Pak RW.
Sri Sumi Handayani
Sri Sumi Handayani - Bisnis.com 19 Oktober 2020  |  11:20 WIB
Satpol PP Kesulitan Bubarkan Hajatan Melanggar Protokol Kesehatan
Simulasi pernikahan era normal baru. - JIBI/Lajeng Padmaratri.

Bisnis.com, KARANGANYAR - Satpol PP Kabupaten Karanganyar menerima sejumlah aduan masyarakat tentang pelanggaran protokol kesehatan di tempat hajatan. Sayangnya, mereka tidak dapat menindak penyelenggara hajatan melanggar protokol kesehatan tersebut.

Informasi yang dihimpun JIBI dari Satpol PP, rata-rata penyelenggara hajatan maupun tamu tidak mengindahkan ketentuan wajib mengenakan masker dan tidak menjaga jarak.

"Kalau begitu berarti Jogo Tonggo di wilayah itu belum berfungsi. Jogo Tonggo itu ketuanya Pak RW. Dia kan seharusnya tahu semua kegiatan warga. Harusnya Pak Ketua RW dan Pak Ketua RT itu satu bahasa, yakni mengingatkan warga," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Karanganyar, Yopi Eko Jati Wibowo.

Yopi menyadari sejumlah Ketua RW maupun Ketua RT kewalahan menghadapi masyarakat. Tetapi, dia berharap Jogo Tonggo dapat bersikap tegas demi keselamatan dan kesehatan warga.

"Intinya bukan mau merugikan warga. Kami akui Jogo Tonggo kesulitan karena warga yang punya gawe ngeyel. Warga silakan nduwe gawe, tapi ikuti edaran Pemkab [tentang protokol menyelenggarakan hajatan di masa pandemi]. Ewuh pekewuh kalau berakibat fatal untuk warga malah merugikan. Gak usah rikuh toh demi kebaikan warga," jelas dia.

Yopi menyampaikan Satpol PP sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar tidak dapat berbuat banyak. Menurut Yopi, Bupati Karanganyar Juliyatmono melarang Satpol PP mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara hajatan yang melanggar protokol kesehatan. Tindakan tegas yang dimaksud adalah membubarkan hajatan yang dinilai melanggar protokol kesehatan.

"Oleh Pak Bupati, kami diminta mengedepankan edukasi. Kami ngarep-arep warga ki sadaro. Ini bukan untuk kepentingan pemerintah. Ini demi kepentingan bersama."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jateng kabupaten karanganyar

Sumber : JIBI/Solopos

Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top