Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelaku Usaha Protes Rencana Karantina Pendatang di Solo

Pelaku usaha menyebut rencana karantina pendatang di Solo dibuat sepihak tanpa melibatkan kalangan pengusaha, terutama perhotelan dan pariwisata.
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo/Jibiphoto
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo/Jibiphoto

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengusaha merasa dirugikan dengan rencana kebijakan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, yang akan mewajibkan karantina bagi warga luar kota yang berlibur akhir tahun di Solo.

Pelaku usaha menyebut kebijakan itu dibuat sepihak tanpa melibatkan kalangan pengusaha, terutama perhotelan dan pariwisata.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah DIY yang justru membuka lebar pintu kunjungan wisatawan dari luar daerah. Pemerintah DIY menilai kini tidak relevan lagi membatasi kunjungan dari luar kota.

Adapun, perhotelan, restoran, dan wisata akan menjadi sektor usaha yang paling terdampak kebijakan Wali Kota Solo ini. Banyak pesanan kamar maupun agenda meeting incentives conference and exhibitions (MICE) yang akhirnya dibatalkan. Kunjungan wisatawan yang sempat membaik dalam sebulan terakhir, kini kembali anjlok.

Seperti yang terjadi di House of Danar Hadi. Rencana kunjungan sejumlah rombongan dari luar kota yang telah resevasi akhirnya dibatalkan. Sebelum aturan karantina bagi pemudik viral, jumlah kunjungan ke Danar Hadi mencapai 30 persen hingga 40 persen selama masa pandemi.

"Ke depannya sebaiknya mendudukkan semua stakeholder pariwisata [Asita, PHRI] dalam memutuskan sesuatu. Covid-19 ini jelas bahaya, tapi kita harus pandai mengatur rem dan gas. Dua-duanya sebaiknya diperhatikan [kesehatan dan ekonomi],” kata Asisten Manajer Museum Batik Danar Hadi Solo, Asti Suryo Astuti, kepada Solopos.com, Kamis (10/12/2020).

Dia mengaku atraksi berupa showroom, restoran, dan museum batik di House of Danar Hadi sangat terdampak dengan adanya kebijakan karantina pemudik tersebut.

Keluhan yang sama dilontarkan General Manager Fave Hotel Solo, Ika Florentina. Dia menyebut kebijakan Rudy, sapaan akrab Wali Kota, merugikan bisnis perhotelan.

“Saya yakin pejabat publik melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Akan tetapi, ini sudah terlampau mengacaukan, cenderung menghancurkan [bisnis hotel]. Pejabat negara mungkin tidak tahu kalau dari sisi bisnis, pada Desember ini peak season kami sehingga budgeting sangat tinggi. Okupansi kami akhirnya jatuh ke angka 27 persen. Padahal biasanya kami pada masa begini bisa dapat 70 persen - 80 persen,” ujarnya.

Ika mengibaratkan saat ini situasi bisnis hotel kembali pada kondisi Maret - April 2020. Bahkan, ada hotel yang mau melakukan unpaid leave [cuti di luar tanggungan bagi karyawan] lagi.

"Dari analisis Archipelago International, Solo itu paling lambat recovery-nya jika dibandingkan Jogja atau Semarang. Hal ini karena blunder over negative exposure. Survei online travel agent pun demikian, demand Solo sangat drop,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : JIBI/Solopos.com
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper