Ganti Rugi Tol-Solo Jogja Cair, Warga Bingung Terima Miliaran

Bisnis.com, SLEMAN - Penantian lama warga terdampak tol Jogja Solo (Joglo) berakhir sudah. Sebagian warga sudah menerima dana pencairan ganti kerugian setelah melewati serangkaian tahapan.

Sejumlah warga usia lanjut mendatangi Balai Kalurahan Purwomartani. Dengan memakai masker, mereka datang didampingi anggota keluarganya. Jumat (8/1/2021) menjadi tonggak awal bagi sebagian warga Temanggal 2, Kalurahan Purwomartani. Sebanyak 25 warga pemilik lahan di padukuhan ini mulai menerima dana ganti kerugian lahan untuk pembangunan jalan Tol Jogja-Solo.

Dari 25 warga terdampak yang menerima ganti kerugian memang tidak semuanya mendapat uang miliaran rupiah. Ada juga pemilik lahan yang mendapatkan dana Rp78 juta karena luas lahan terdampak pembangunan tol hanya 33 meter persegi. Namun tidak sedikit warga Purwomartani yang mendadak kaya karena menerima sedikitnya Rp1 miliar.

Mendapat dana sebesar seperti itu, bagi Mujiyanto, 65, warga Temanggal 2 seperti mimpi. Ia mengaku kondisi hatinya campur aduk, antara senang, bingung, dan sedih. Senang karena menerima dana ratusan juta yang belum tentu dia peroleh selama banting tulang menjadi petani. Namun ia tidak dapat menutupi kebingungannya untuk mencari sawah pengganti.

"Itu tanah sawah yang terkena luasnya lebih dari 200 meter persegi. Masih ditanami cabai, nanti masih bisa dipakai sampai masa panen tiba," katanya.

Meskipun kulitnya sudah keriput, Muji mengaku masih bersemangat untuk bertani. Namun ia masih kebingungan untuk mencari lahan pengganti yang akan digarapnya kelak. Alasannya, kata Muji, mencari sawah pengganti bukan perkara mudah padahal pekerjaan itu sudah dia geluti sejak lama.

"Ya mudah-mudahan uangnya nanti bisa digunakan untuk membeli sawah lagi. Saya masih bingung," katanya.

Warga lainnya, Sudirman sebenarnya selama ini tinggal di Dusun Temanggal 1. Hanya saja sawah miliknya di Temanggal 2 masuk dalam daftar lahan terdampak pembangunan tol. Luasnya sekitar 600 meter persegi. Ia pun mendapat dana ganti rugi sebesar Rp1,2 miliar. Karena sudah sepuh, Sudirman tetap berlapang dada kehilangan lahan sawahnya dan mendukung program strategis pemerintah.

"Apalagi lahan sawah saya berada di tengah-tengah meski dekat dengan akses jalan pertanian, belum tentu harga jualnya seperti diperoleh saat ini. Karena sudah sepuh, saya tidak akan bertani lagi. Ya semoga saja dana [ganti kerugian] ini menjadi berkah," katanya.

Penerima ganti rugi lainnya adalah Suparmadi, 39 warga Temanggal 2. Dua bidang dari lima lahan miliknya yang baru dibayar Jumat ini. Satu lahan dibayar Rp1,68 miliar seluas 266 meter persegi sementara lahan lainnya seluas 493 meter persegi dihargai Rp1,31 miliar. Total hampir Rp3 miliar dana ganti kerugian yang diterima pada tahap pertama ini.

"Lahan yang terkena itu rumah dua lantai dan ruang usaha saya. Tiga lahan lainnya belum dibayar, salah satunya di Kadirojo," ujarnya.

Suparmadi pun tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Namun ia juga tidak bisa menutupi kesedihannya karena harus kehilangan rumah yang baru ditinggali empat tahun lalu. "Ya rumah itu baru saya tinggali 2016 lalu. Tanaman saya di sana baru tumbuh. Ibarat lagi sayang-sayangnya, harus kehilangan. Ya sedih juga," katanya.

Meski begitu, ia mengaku tidak kebingungan untuk mencari lahan pengganti. Sebab, Suparmadi sudah memiliki calon lahan pengganti yang tak jauh dari lahan yang terdampak tol. Sudah ada komitmen, tinggal membayarnya saja.

"Uangnya nanti saya buat bayar tanah itu, kemudian untuk membangun rumah dan usaha saya. Kalau masih ada sisanya, dananya untuk pengembangan usaha," ujarnya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno mengatakan pembayaran ganti kerugian tahap pertama diberikan kepada 25 orang pemilik lahan. Sebanyak 24 orang pemilik tanah yang hadir dan seorang warga lainnya tidak bisa hadir karena menjalani isolasi mandiri. "Nanti kami sowan ke rumahnya untuk pembayaran," kata Krido di sela-sela kegiatan.

Ia menyebut pembayaran tahap pertama untuk 25 pemilik bidang tersebut merupakan bagian dari 294 pemilik bidang yang diambil dari pos anggaran 2020. Paling sedikit, katanya warga terdampak yang menerima pembayaran tahap pertama ini sebesar Rp73,9 juta karena hanya terdampak 33 meter persegi dan paling besar Rp2 miliar dengan luas tanah 500 meter persegi. Total pembayaran yang disalurkan sebesar Rp26,26 miliar dengan 25 bidang.

"Ini menunjukkan ganti keuntungan yang diberikan sesuai penilaian tim appraisal memperhatikan kondisi di lapangan. Jadi saat validasi sangat penting warga menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya kepada tim appraisal," ujarnya.

Dia mengatakan pembayaran ganti keuntungan bagi warga lainnya, akan disalurkan secara bertahap hingga April mendatang. Setelah mendapatkan transfer dana tersebut, warga terdampak langsung melepaskan dan menyerahkan alas hak yang asli kepada BPN.

"Kami akan selesaikan penyaluran dana bagi warga terdampak lainnya, termasuk melanjutkan pengukuran secara pararel menggunakan anggaran 2021. Dana sudah tersedia dan akan dilakukan penjadwalan," katanya.

Diakuinya, masih ada kendala yang dihadapi sehingga penyaluran dana dilakukan secara bertahap. Data warga yang disampaikan masih ada yang belum lengkap. Meski begitu, ia memastikan data 294 bidang terdampak sudah disampaikan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). "Tinggal melengkapi yang belum lengkap, kemudian dicairkan ke rekening warga terdampak," ujarnya.

Kepala Kanwil BPN DIY, Suhendro, menjelaskan awalnya Tim Pengadaan Lahan Jalan Tol yang diusulan ke LMAN sebanyak 50 bidang pemilik tanah tetapi setelah divalidasi hanya 25 pemilik lahan yang bisa dibayar. "Kelengkapan data pemilik lahan masih terus dilakukan. Kami berharap jika persyaratan sudah lengkap maka dananya bisa segera diturunkan oleh LMAN," katanya.

Begitu juga penjelasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PBJH) Jogja-Solo, Wijayanto. Menurutnya, pembayaran dilakukan setelah seluruh kelengkapan syarat clear and clean. Proses di LMAN, katanya, juga tidak terlalu lama. "Kami akan meminta agar BPN bisa segera menyelesaikan kelengkapan persyaratannya agar bisa segera diajukan ke LMAN. Jadi masyarakat kami minta bersabar dulu," kata Totok.

Disinggung soal rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo untuk seksi satu (Kartasura-Purwomartani), Totok mengatakan proses pembangunannya sudah dimulai di Kartasura sejak Desember lalu. Sementara di Purwomartani, proses pembangunan akan dilakukan jika seluruh bidang terdampak sudah dibebaskan.

"Ya minimal dari 950 bidang terdampak di Purwomartani sebanyak 900 bidang sudah dibayar, kami baru bisa memulai proses pembangunan. Sehingga akhir 2021 seksi satu pembangunannya bisa selesai," katanya.

Untuk itu, Satker akan berkoordinasi menyelesaikan proses pembebasan lahan agar target operasional tol Joglo pada 2023-2024 dapat terwujud. "Kami juga berharap juga penyediaan dana pembebasan lahannya juga tepat waktunya agar proses pembangan jalan tol Jogja Solo berjalan lancar," ujarnya.

Sementara Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan ganti kerugian yang diterima warga baru sebagian kecil yang diberikan kepada warga terdampak. Warga lainnya yang belum menerima akan diproses termasuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Dia berharap agar dana yang diterima betul-betul digunakan untuk mencari lahan pengganti. "Jadi penjualan tanah, dari tanah kembali ke tanah. Saya sudah pesan ke warga tadi saat menyerahkan," katanya.