Bisnis.com, SEMARANG – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, per 16 Februari 2021, mencatat bahwa jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 sudah mencapai angka 143.974 kasus. Artinya, terjadi penambahan 1.626 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, jumlah pasien yang dirawat secara kumulatif mencapai 8.781 pasien dengan penambahan 1.095 pasien baru di hari ini.
Jumlah pasien yang telah sembuh mencapai 126.126 pasien dengan penambahan 432 pasien sembuh dibandingkan hari sebelumnya. Jumlah suspek di Jawa Tengah mencapai 13.660 kasus dan korban meninggal akibat Covid-19 mencapai 9.067 jiwa.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pada pekan ini, zona merah di Jawa Tengah mengalami penambahan. Sebelumnya, pada 9 Febuari 2021, jumlah zona merah atau wilayah dengan resiko tinggi penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah mencapai 6 wilayah. Kini, jumlahnya bertambah menjadi 8 wilayah.
Wilayah dengan risiko tinggi penyebaran atau zona merah di Jawa Tengah tersebut antara lain Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta.
Tren penambahan kasus terkonfirmasi harian di Jawa Tengah juga masih fluktuatif. Pada 12 Februari 2021, jumlah penambahan kasus harian mencapai 663 kasus, keesokan harinya jumlahnya naik menjadi 763 kasus. Sementara itu, pada 14 Febuari 2021, penambahan kasus harian berada di angka 478 kasus, sementara pada 15 Febuari 2021 angkanya kembali naik menjadi 881 penambahan kasus harian per hari.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro diklaim mampu menekan penyebaran Covid-19. Dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan bahwa wilayah RT yang masuk zona kuning akan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Klaten.
Baca Juga
Langkah 3T atau tracing, testing, dan treatment, akan dilakukan kepada wilayah RT yang masuk zona kuning tersebut. “Untuk RT yang masuk di zona kuning ada sekitar 200 wilayah RT. Saat ini masih terus dipetakan Polres Klaten,” jelasnya, Senin (15/2/2021) lalu.
Sementara itu, Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Riris Andono Ahmad, menyangsikan efektivitas penerapan PPKM Mikro. Menurutnya, pembatasan dan pengawasan berskala mikro akan kurang tepat apabila dilakukan di wilayah dengan tingkat penyebaran penyakit yang sudah tinggi.
“Ketika kasusnya masih sedikit dan terbatas di satu wilayah tertentu saja, sebenarnya zonasi dalam level yang kecil dan kemudian pembatasan mobilitas dengan wilayah yang kecil itu masuk akal,” jelasnya ketika dihubungi Bisnis. “Tapi sekarang, ketika penularan sudah meluas kemana-mana, membatasi pada level RT itu tidak akan bisa mengatasi [penyebaran Covid-19],” tambahnya.
.jpg?w=300&h=221)
