Bisnis.com, SEMARANG - Sejumlah pakar lingkungan yang tergabung dalam Konsorsium Ground Up beberkan sejumlah faktor potensial mempengaruhi tingkat keparahan banjir yang terjadi di Kota Semarang pada Sabtu (6/2/2021) minggu lalu.
Konsorsium tersebut terdiri dari elemen akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang melakukan riset dan kajian di sejumlah titik wilayah terendam banjir di Kota Semarang.
Ada lima temuan dan faktor yang disebutkan dalam riset tersebut. Riset yang dilakukan mengenai akses terhadap dan risiko terkait air di Kota Semarang.
Anggota Konsorsium Ground Up, Nila Ardhianie menyebutkan, riset dilakukan di enam lokasi yang ditentukan berdasarkan beberapa kriteria spesifik, yaitu zona air tanah (kritis, rentan dan aman), akses terhadap jaringan PDAM, risiko banjir dan amblesan tanah.
Metode yang digunakan adalah survey dengan mengambil 319 responden yang berada di 6 lokasi terpilih dan dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi literatur.
Temuan pertama menyebutkan bahwa ketergantungan air tanah di Kota Semarang terbilang cukup besar, yakni 79,7 persen untuk kebutuhan air sehari-hari. Dengan rincian, sebanyak 48.6 persen menggunakan air tanah dalam (ATDm) dan 31.1 persen menggunakan air tanah dangkal (ATDl).
Baca Juga
"Ketergantungan pada air tanah itu relevan dengan banjir karena pengambilan air tanah yang berlebihan dari akuifer (batu cadangan air) yang tertekan dapat menyebabkan terjadinya amblesan tanah (land subsidence), dan selanjutnya amblesan tanah berdampak pada peningkatan risiko banjir," ucapnya melalui keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
Temuan kedua mengatakan bahwa dampak yang dirasakan warga di kawasan tempat tinggal dekat pantai atau kawasan Kota Semarang bawah adalah sering mengalami banjir.
Selain itu, penduduk yang tinggal di dekat pantai menghadapi risiko lain yaitu kesulitan mendapat air bersih. Hal tersebut disebutkan dalam temuan ketiga.
Nia yang juga Direktur Amrta Institute for Water Literacy menyebut temuan keempat dan kelima adalah faktor perubahan tata guna lahan di Kota Semarang terjadi di beberapa wilayah yang seharusnya daerah resapan air berubah menjadi kawasan perumahan dan industri.
Sementara itu, Mahasiswa Program Doktor pada IHE Delft Institute for Water Education Bosman Batubara mengatakan, ada beberapa hal perlu dikembangkan untuk mengurangi risiko banjir yang harus dilakukan oleh stakeholder di Kota Semarang.
Menurutnya, yang mendesak dilakukan adalah pengelolaan dari sisi permintaan (demand management) melalui efisiensi penggunaan air. Pemerintah perlu mengembangkan insentif bagi penggunaan air permukaan dan disinsentif bagi penggunaan air tanah. Pemanenan air hujan pada beragam skala. Pengembangan sistem peringatan dini, dan demokratisasi infrastruktur.
"Yaitu mencari alternatif infrastruktur dengan prinsip meninggalkan mega infrastruktur yang tersentral. Pindah ke infrastruktur yang lebih kecil, terdesentralisasi, dan lebih partisipatoris menyerap aspirasi atau model praksis dari “bawah ke atas”," tambahnya. (k28)
