Bisnis.com, SEMARANG – Bayang-bayang krisis pangan mulai menghantui Tanah Air. Hermanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, menyebut Indonesia mesti bersiap untuk menghadapi risiko tersebut.
“Untuk mengantisipasi krisis pangan global, termasuk di Indonesia walaupun belum terjadi, ini diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk membangun bagaimana antisipasi supaya pangan kita terjaga,” jelas Hermanto di Kendal, Kamis (23/6/2022).
Untuk mengatasi kendala tersebut, sejumlah program pembiayaan telah digelontorkan pemerintah. Harapannya untuk membantu petani-petani Tanah Air supaya bisa mengembangkan usahanya. Namun demikian, Hermanto menyebut bantuan permodalan tersebut belum bisa dinikmati oleh semua petani. Pasalnya, ada sejumlah persyaratan yang kerap tak bisa dipenuhi petani ketika mengajukan pinjaman.
Hermanto menjelaskan bahwa keberadaan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) menjadi angin segar tersendiri bagi kalangan petani. Pasalnya, melalui skema pinjaman Ultra Mikro (UMi), petani-petani yang tak memenuhi syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa mendapatkan bantuan permodalan.
“Jadi dengan kehadiran BLU-PIP bergandeng dengan KUR, harapan kita semua petani di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kendal, itu sudah mendapat pembiayaan. Tidak ada lagi persoalan masalah permodalan,” jelas Hermanto.
Direktur Utama BLU-PIP, Ririn Kadariyah, menjelaskan bahwa skema pembiayaan UMi memang berupaya untuk menjembatani masyarakat yang masih unbankable. “Kami juga memiliki komitmen untuk menyalurkan pembiayaan kepada para petani. Karena selama ini kalau kita lihat data, termasuk di KUR, sektor pertanian itu memang yang paling sulit untuk bisa mengakses pembiayaan, khususnya di bank,” jelasnya.
Baca Juga
Ririn juga mengungkapkan bahwa sejak diperkenalkan pada tahun 2011, program pembiayaan UMi telah menjangkau 5,85 juta pelaku usaha mikro di 508 kabupaten dan kota. “Nilai penyalurannya sudah mencapai Rp19,8 triliun,” tambahnya.
Kabupaten Kendal, secara khusus, menjadi wilayah pertama sekaligus percontohan bagi penyaluran bantuan permodalan tersebut. “Selain membina LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis), Bupati juga memiliki komitmen untuk memberikan subsidi imbal jasa penjaminan. Ini baru yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui program UMi,” jelas Ririn.
Bupati Kendal, Dico Mahtado Ganinduto, berharap agar kerja sama yang dijalin untuk penyaluran UMi tersebut bisa memberikan dampak positif bagi petani-petani di wilayah Kendal. “Ini sudah jelas semua aturan mainnya, dari bunganya. Sehingga kita harus bisa memberikan edukasi kepada para petani bahwa ini adalah yang legal, yang seharusnya para petani bisa manfaatkan lebih besar lagi dari produk yang sudah ada yang dimiliki oleh BLU-PIP,” jelasnya.
