Bisnis.com, SEMARANG - Banjir masih menggenangi wilayah Pati hingga Jumat (20/1/2023). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, masih ada 19 desa yang tergenang banjir dengan ketinggian 10-150 cm.
Melihat kondisi pada awal pekan ini, jumlah desa yang tergenang memang sudah mulai berkurang. Pasalnya, pada Senin (16/1/2023) lalu, masih ada 40 desa di Kabupaten Pati yang tergenang banjir.
Terkait kondisi tersebut, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) telah mengirim surat ke Kantor Staf Presiden (KSP). Gunretno, salah seorang perwakilan JM-PPK, mengantarkan langsung surat tersebut ke Jakarta.
Dalam surat tersebut, JM-PPK menyampaikan bahwa bencana banjir yang terjadi di wilayah Pati dan sekitarnya merupakan dampak langsung dari aktivitas penambangan di Pegunungan Kendeng. "Perlu dilakukan rehabilitasi dan penghijauan kembali di kawasan Pegunungan Kendeng. Pertambangan malah memperparah kondisi banjir. Padahal warga telah lama menolak adanya pabrik semen," tulis Gunretno dalam siaran persnya.
Joko Priyanto, anggota JM-PPK yang tinggal di Kabupaten Rembang, menyampaikan bahwa aktivitas penambangan juga berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah atas Pegunungan Kendeng. Kepada Bisnis, Joko menyebut bahwa 5-10 tahun yang lalu, Desa Tegaldowo yang berlokasi di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang tak pernah mengalami banjir akibat curah hujan tinggi.
"Sekarang, ketika curah hujan tinggi, sawah bisa dikatakan banjir. Tapi hanya hitungan jam dan itu muaranya kan ke bawah sana, tidak tertahan airnya," jelas Joko pada Jumat (20/1/2023).
Terkait aksi yang dilakukan Gunretno, Joko menyebut anggota JM-PPK dari wilayah Pati, Rembang, hingga Blora telah mengetahui dan mendukung penuh aksi tersebut. "Ini kami kan satu, jadi apa yang dirasakan mereka kita merasakan juga. Semuanya mendukung apa yang dilakukan," katanya.
Lebih lanjut, Joko berharap agar pemerintah baik pusat hingga daerah bisa mengevaluasi bencana banjir itu. Joko dan warga lainnya tetap mengapresiasi bantuan yang diberikan pemerintah. Namun demikian, ada hal yang lebih krusial yang mestinya mendapat perhatian lebih.
"Alangkah baiknya tidak diberi bantuan, tapi mencegah meminimalisir risiko bencana alam. Itu bagus ada rasa solidaritas, tapi kok pemerintah tidak pernah memikirkan cara itu," jelas Joko. Aspirasi yang sama juga kerap disampaikan JM-PPK dalam beberapa agenda audiensi dengan pemerintah. Namun, hingga saat ini, Joko menilai belum ada tindak lanjut yang dilakukan. "Terkait mungkin karena, ya maaf, ada kepentingan yang lain juga," pungkasnya
Melihat kondisi pada awal pekan ini, jumlah desa yang tergenang memang sudah mulai berkurang. Pasalnya, pada Senin (16/1/2023) lalu, masih ada 40 desa di Kabupaten Pati yang tergenang banjir.
Terkait kondisi tersebut, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) telah mengirim surat ke Kantor Staf Presiden (KSP). Gunretno, salah seorang perwakilan JM-PPK, mengantarkan langsung surat tersebut ke Jakarta.
Dalam surat tersebut, JM-PPK menyampaikan bahwa bencana banjir yang terjadi di wilayah Pati dan sekitarnya merupakan dampak langsung dari aktivitas penambangan di Pegunungan Kendeng. "Perlu dilakukan rehabilitasi dan penghijauan kembali di kawasan Pegunungan Kendeng. Pertambangan malah memperparah kondisi banjir. Padahal warga telah lama menolak adanya pabrik semen," tulis Gunretno dalam siaran persnya.
Joko Priyanto, anggota JM-PPK yang tinggal di Kabupaten Rembang, menyampaikan bahwa aktivitas penambangan juga berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah atas Pegunungan Kendeng. Kepada Bisnis, Joko menyebut bahwa 5-10 tahun yang lalu, Desa Tegaldowo yang berlokasi di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang tak pernah mengalami banjir akibat curah hujan tinggi.
"Sekarang, ketika curah hujan tinggi, sawah bisa dikatakan banjir. Tapi hanya hitungan jam dan itu muaranya kan ke bawah sana, tidak tertahan airnya," jelas Joko pada Jumat (20/1/2023).
Terkait aksi yang dilakukan Gunretno, Joko menyebut anggota JM-PPK dari wilayah Pati, Rembang, hingga Blora telah mengetahui dan mendukung penuh aksi tersebut. "Ini kami kan satu, jadi apa yang dirasakan mereka kita merasakan juga. Semuanya mendukung apa yang dilakukan," katanya.
Lebih lanjut, Joko berharap agar pemerintah baik pusat hingga daerah bisa mengevaluasi bencana banjir itu. Joko dan warga lainnya tetap mengapresiasi bantuan yang diberikan pemerintah. Namun demikian, ada hal yang lebih krusial yang mestinya mendapat perhatian lebih.
"Alangkah baiknya tidak diberi bantuan, tapi mencegah meminimalisir risiko bencana alam. Itu bagus ada rasa solidaritas, tapi kok pemerintah tidak pernah memikirkan cara itu," jelas Joko. Aspirasi yang sama juga kerap disampaikan JM-PPK dalam beberapa agenda audiensi dengan pemerintah. Namun, hingga saat ini, Joko menilai belum ada tindak lanjut yang dilakukan. "Terkait mungkin karena, ya maaf, ada kepentingan yang lain juga," pungkasnya
