Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi salah satu dari 24 kabupaten dan kota yang menerima insentif fiskal kategori kinerja pengendalian inflasi di daerah dari Kementerian Keuangan.
"Untuk periode pertama tahun ini alokasi fiskal yang diberikan totalnya Rp330 miliar dengan alokasi tertinggi sebesar Rp12,29 miliar dan terendah sebesar Rp8,9 miliar," jelas Luky Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Senin (31/7/2023).
Dalam acara penyerahan yang disiarkan melalui kanal Youtube Kementerian Keuangan, Luky menjelaskan bahwa ada empat aspek yang jadi penilaian dalam penentuan kinerja pengendalian inflasi di daerah.
Pertama, pelaksanaan upaya yang menunjukkan pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Kedua, kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Yang menunjukkan jumlah laporan harian yang disampaikan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten atau kota," jelasnya.
Aspek ketiga adalah peringkat inflasi itu sendiri. Menurut Luky, peringat inflasi menjadi nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi di daerah. Terakhir, rasio realisasi belanja penanganan inflasi terhadap total belanja daerah.
Baca Juga
"Kami berharap dengan penyerahan insentif fiskal ini khususnya untuk kinerja pengendalian inflasi, seluruh daerah akan termotivasi untuk terus memperbaiki kinerjanya demi Indonesia yang lebih baik," jelas Luky.
Sebagai informasi, Kabupaten Jepara menjadi satu-satunya wilayah Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan dan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan. Adapun besaran insentif yang diterima Pemerintah Kabupaten Jepara dari Kementerian Keuangan sebesar Rp9,6 miliar.
Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri aktif melakukan upaya pengendalian harga pangan sejak awal tahun 2023. Pada April 2023 lalu misalnya, 17,2 ton kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) bersubsidi dilepas ke masyarakat buat mengendalikan lonjakan harga pangan di wilayah tersebut.
Adapun 17,2 ton Kepokmas yang didistribusikan tersebut terdiri dari minyak goreng, telur, gula pasir, serta tepung terigu. "Harga subsidi kami harap berpengaruh pada harga-harga Kepokmas di pasaran, agar inflasi terkendali," jelas Edy Sujatmiko, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, pada April 2023 lalu.
Hingga Juli 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri giat menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan tersebut telah terselenggara sebanyak 240 kali, dimulai pada Januari 2023 lalu. Jika dihitung dari Desember 2022, total pelaksanaan GPM bahkan mencapai 600 kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
