Bisnis.com, SEMARANG - Dua kabupaten di Jawa Tengah punya caranya sendiri buat mengolah sampah rumah tangga yang dihasilkan.
Strategi tersebut terbukti efektif, tak cuma untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk, tapi juga menambah nilai ekonomi dari sampah-sampah yang dihasilkan warga.
Achmad Husein, Bupati Banyumas yang baru saja mengakhiri masa jabatannya pada 24 September 2023 lalu, mengungkapkan bahwa upaya untuk mengolah sampah perkotaan bukanlah perkara yang mudah.
Selain mesti menghadapi respon pro dan kontra dari masyarakat, pemerintah daerah juga mesti memaksimalkan kewenangan dan anggaran yang demikian terbatas.
"Kunci menyelesaikan itu adalah pertama, jangan dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Tidak akan berhasil. Terlalu besar, terlalu rumit, dan terlalu banyak masalah setiap hari. Sehingga kalau pemerintah mengerjakan sendiri, saya jamin tidak akan pernah sukses dan akan menuai kegagalan," jelas Achmad, dikutip Jumat (13/10/2023).
Dalam diskusi yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Achman menyampaikan bahwa pemerintah daerah mesti membagi tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah tersebut ke banyak pihak. Mulai kelompok swadaya masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga pihak swasta.
Baca Juga
"Pemerintah itu cukup sebagai regulator, monitoring, dan stimulasi saja," tambahnya.
Di Kabupaten Banyumas sendiri, sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat langsung diolah di tingkat kelurahan. Sejak 2018, wilayah tersebut memang sudah tidak mempunyai fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Masyarakat justru didorong untuk mampu mengelola dan mengolah sampahnya secara swadaya.
"Lihat kondisi daerahnya. Sampah harus menjadi sirkular ekonomi. Artinya, menghasilkan uang. Dengan menghasilkan uang, kita harus melihat peluang offtakernya, pembelinya siapa?" ungkap Achmad.
Kabupaten Banyumas sendiri menyalurkan sampah-sampah yang sudah diolah sebagai Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai campuran co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PTLU).
Selain itu, sampah plastik yang dihasilkan diolah dan dicetak sebagai paving block. Sisanya, sampah-sampah organik diolah sebagai bahan baku pembudidayaan maggot.Sementara itu, di Kabupaten Jepara, pemerintah daerah secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk bisa memilah dan mengolah sampahnya.
Langkah tersebut dilakukan buat mengurangi fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di kawasan perkotaan.Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, menyebut implementasi dari program tersebut sudah menunjukkan hasil yang positif. Seiring ditutupnya fasilitas TPS, tata kota jadi lebih resik dan estetis.
"Perubahan perilaku sosial menjadi lebih baik serta penanganan sampah di kawasan kota bisa teratasi," tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Jepara mengambil tiga langkah khusus buat menyelesaikan tiga masalah sampah di wilayah tersebut. Pertama, masalah keindahan coba diatasi dengan sosialisasi program pemilahan sampah dan menutup TPS di perkotaan.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk membiasakan diri dengan jadwal penjemputan sampah. Harapannya, strategi tersebut bisa mewujudkan visi Kabupaten Jepara bebas sampah.
Edy melanjutkan, selain masalah sampah di perkotaan, Kabupaten Jepara juga tengah berupaya buat mengatasi persoalan sampah di pesisir pantai termasuk di Kepulauan Karimunjawa.
"Karimunjawa itu setelah krisis energi bisa teratasi pada tahun 2016, ini kemudian akan terjadi krisis persampahan. karena sangat tidak mungkin untuk tidak mengolah sampah. Dilarikan kemana sudah tidak mungkin, karena pulaunya terbatas. Kalau mau dibawa ke Pulau Jawa terlalu berat. Maka harus bisa diolah dan harus habis," jelasnya
