Bisnis.com, SEMARANG - Jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok masih dalam batas aman. Hal tersebut disampaikan Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, usai melakukan pantauan harga di beberapa pasar tradisional dan pasar modern Kota Semarang pada Rabu (20/12/2023).
Ita, sapaan akrabnya, menyebut harga bahan pokok masih relatif aman. Namun demikian, di Pasar Jatingaleh, ditemukan kenaikan harga untuk komoditas cabai yang masih lebih tinggi dibanding pasar tradisional maupun pasar modern lainnya.
Saat ini, pihaknya bakal menelusuri lebih lanjut terkait selisih harga cabai itu."Ini yang kita perlukan dan memang mungkin saja para penjual kulaknya (harga beli grosiran) masih tinggi. Sehingga jualnya juga harus tinggi. Nah, mungkin kalau di Pasar Bulu mungkin sudah habis, kemudian kulakan sudah turun," ucap Ita saat ditemui wartawan.
Sebelumnya, Ita sempat mendampingi kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Bulu pada Selasa (19/12/2023) lalu. Dalam kunjungan tersebut, harga cabai dilaporkan berada di angka Rp45.000/kg. "Tetapi di sini [Pasar Jatingaleh] kok tadi menyampaikan Rp100.000," ungkapnya.
Dalam pantauan harga tersebut, Ita juga menyebut bahwa harga komoditas cabai di pasar modern di Kota Semarang mulai berangsur turun.Ani, salah seorang pedagang di Pasar Jatingaleh, mengaku tak mengalami kesulitan buat mendapatkan pasokan bahan pokok.
Beberapa komoditas pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak juga disebut masih relatif terjangkau. "Telur stabil harganya Rp26.000/Kg, beras Rp14.000/Kg. Hanya harga bawang merah yang masih tinggi, sekitar Rp40.000/Kg. Saat ini juga belum ada lonjakan permintaan," jelasnya.
Baca Juga
Pada perkembangan lainnya, dalam kesempatan tersebut Ita juga menerima keluhan dari pedagang terkait sepinya kunjungan di Pasar Jatingaleh. Menurut pedagang, keterbatasan akses menjadi penyebab enggannya warga di sekitar pasar tradisional itu buat berbelanja.
Ita sendiri bakal berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) lantaran jalan raya yang menghubungkan pasar itu berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Pembangunan jembatan penyeberangan menjadi salah satu masukan yang disampaikan oleh warga dan pedagang di sekitar Pasar Jatingaleh.