.jpeg)
Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Agustus 2024.
Arif Djatmiko, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa pengajuan tersebut dilakukan menyusul mulai habisnya kuota FLPP bagi Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2024 ini.
"Kami mengajukan ke BP Tapera untuk penambahan FLPP. Kami minta semaksimalnya, berapa yang bisa. Karena ini masih bulan Agustus sudah habis," jelas Arif, dikutip Senin (5/8/2024).
Arif menjelaskan bahwa pada tahun ini Jawa Tengah mendapat jatah FLPP di kisaran 11.000 unit rumah. Dari jumlah tersebut, kuota yang dimiliki oleh bnk Penyalur di wilayah Jawa Tengah dilaporkan sudah hampir habis.
"Hanya ada di Bank Jateng, tinggal sedikit, sisa 38 unit FLPP. Kemudian untuk BRI habis. Kalau yang Bank Jateng Syariah masih ada 80 unit," jelasnya saat ditemui wartawan usai penutupan Jateng Omah Expo 2024.
Ketua Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah, Sugiyatno, menjelaskan bahwa berhentinya penyaluran FLPP dari pemerintah telah menghambat penjualan rumah subsidi di Jawa Tengah. Imbasnya, masyarakat yang telah mempersiapkan diri untuk membeli rumah mesti menunggu kepastian penambahan kuota lantaran belum bisa melakukan akad rumah pada tahun ini.
Baca Juga
"Kami dari Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah akan mendorong pemerintah untuk menambah subsidi FLPP, karena kebutuhan FLPP di Jawa Tengah besar sekali. Saat ini yang belum terealisasi dari teman-teman pengembang, dari 4 asosiasi, sampai akhir tahun bisa 12.000 kebutuhan yang harus terpenuhi," jelas Sugiyatno.
Pengembang di Jawa Tengah sendiri mampu memasarkan sekitar 25.000 rumah dengan skema pembiayaan FLPP setiap tahunnya. Namun, angka tersebut masih belum cukup untuk mengejar kebutuhan hunian atau backlog perumahan yang terjadi di Jawa Tengah.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2024 berada di angka 324.855 unit. "Ini cukup tinggi karena sebetulnya perumahan ini kebutuhan dasar masyarakat," ucapnya pada pengujung Juli 2024 lalu.
