Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hunian Komersial di Jateng Diyakini Bakal Naik Daun

Masyarakat dengan penghasilan Rp7 juta-Rp8 juta mulai melirik rumah komersil ketimbang rumah subsidi. Tren tersebut diproyeksikan bakal semakin meningkat.
Aktivitas pekerja pada proyek perumahan./Bisnis-Rachman.
Aktivitas pekerja pada proyek perumahan./Bisnis-Rachman.

Bisnis.com, SEMARANG - Opsi hunian komersial mulai dilirik masyarakat seiring dengan mulai habisnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah pada Agustus 2024 ini. Perumahan dengan harga Rp200 juta ke atas tersebut menjadi pilihan lantaran kebutuhan hunian yang kian mendesak.

"[Hunian komersial] yang masih bagus [harganya] berkisar antara Rp300-800 juta. Ternyata ini masih bagus trennya, marketnya masih bagus," ucap Andi Kurniawan, Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, dikutip Senin (5/8/2024).

Optimisme tersebut sejalan dengan tren di tingkat nasional. Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa pada Kuartal II/2024 realisasi investasi pada sektor properti mengalami pertumbuhan 13,9% dibanding periode sebelumnya.

Secara nasional, realisasi investasi pada sektor tersebut mencapai Rp33,5 triliun dimana Rp21,4 triliun berasal dari investor dalam negeri. Andi menjelaskan bahwa tak sedikit calon pembeli rumah subsidi yang mulai melirik opsi hunian komersial tersebut.

"Mungkin ada 20-30 persen yang ambil di atas FLPP, di atas subsidi. Dengan fasilitas yang berbeda," jelasnya.

Diperkirakan, tren tersebut masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2024.Berdasarkan pengalaman pengembang, kelompok masyarakat yang mulai melirik opsi hunian komersial tersebut memiliki penghasilan bulanan di angka Rp7 juta-Rp8 juta.

Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan angka pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang jadi sasaran FLPP dan perumahan rakyat yang dicanangkan pemerintah."Secara perilaku konsumen kita, ini bagus. Artinya, kalau dia tidak mengambil rumah subsidi, dia tidak membebani anggaran pemerintah," jelas Andi.

Meskipun membawa peluang tersendiri, namun Andi memberikan catatan bahwa habisnya kuota FLPP tersebut mesti segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pasalnya, fasilitas pembiayaan tersebut masih sangat dibutuhkan oleh MBR.

"Kita jangan melihat dari perilaku teman-teman atau masyarakat menengah ke atas. Yang menengah ke bawah, yang membutuhkan rumah subsidi, mereka sudah berencana bulan ini akad. Bulan depan menempati rumah. Mereka yang sekarang kos, kontrak, ini kan menjadi problem. Kami minta pemerintah memberikan perhatian karena akan ada dampak sosial dari sini," kata Andi saat ditemui wartawan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper