Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) 2025 untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Direktur TI, Konsumer dan Jaringan Bank Jateng, Wiweko Probojakti, dan Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono, di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta Selatan pada Senin (23/12/2024).
Kerja sama ini dilakukan Bank Jateng dalam rangka mendukung program pemerintah untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan pembiayaan Tapera tahun 2025.
Wiweko Probojakti yang kerap disapa Dodit menjelaskan bahwa Bank Jateng siap mendukung program pemerintah, termasuk pengadaan 3 juta rumah.
“Hal ini merupakan bukti konkret Bank Jateng dalam mendukung program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (31/12/2024).
Sementara itu Ony Suharsono menambahkan bahwa dengan terjalinnya kerja sama ini, Bank Jateng berharap dapat menjadi pilihan utama masyarakat Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan rumah impian mereka.
“Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk memiliki hunian yang layak,” kata Ony.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah pada tahun 2025.
Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan dari para stakeholder perumahan, terutama dari perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa unit rumah ready stock.
"Upaya ini merupakan terobosan nyata sesuai arahan Bapak Menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," tegas Heru.
Sementara itu dalam sambutannya, Maruarar Sirait juga mengajak semua pihak termasuk swasta untuk terlibat aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah. Sebab, program ini dinilai tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga akan meningkatkan industri-industri lain, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara.
"Kami berharap kolaborasi ini bisa semakin erat agar alokasi dana dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memastikan rumah yang dibangun sesuai standar dan tepat sasaran," jelasnya
Turut hadir menyaksikan penandatanganan PKS Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen yang juga Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.
