Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal merenovasi 17.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025. Perbaikan tersebut akan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp340 miliar.
"Kita butuh kolaborasi, sinergi, antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga mereka punya alokasi untuk melakukan itu. Jadi tidak hanya satu pihak," ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Boedyo Dharmawan, Senin (19/5/2025).
Boedyo menyampaikan bahwa anggaran perbaikan untuk satu unit RTLH adalah sebesar Rp20 juta. Adapun saat ini pihaknya tengah melakukan tahapan verifikasi dan validasi penerima program bantuan pemerintah tersebut. "Daerahnya di Kabupaten Grobogan paling banyak, tetapi sebenarnya di semua wilayah ada," lanjutnya.
Selain menggunakan APBD, Boedyo menyebut bahwa upaya perbaikan RTLH tersebut juga dilakukan oleh kementerian maupun lembaga pemerintah lain. Ada pula kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Upaya perbaikan RTLH tersebut juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (SRP2) sebagai bentuk pengawasan.
Boedyo menyebut, melalui proses sertifikasi tersebut, para pelaku usaha di bidang perumahan di Jawa Tengah dapat diawasi baik secara administrasi maupun kelayakan teknisnya dalam melakukan kegiatan usaha. Sehingga, produk perumahan yang dibangun dan dipasarkan dapat memenuhi standar kelayakan.
Baca Juga
"Dengan adanya proses sertifikasi atau pemberian registrasi pengembang itu, mereka sudah memenuhi aspek administrasi maupun teknis dalam melakukan kegiatan pengembangan perumahan. Itu kami lakukan monitoring, penilaian parameter tiap indikator," jelas Boedyo.
Eko Purwanto, Koordinator Forum Developer Jawa Tengah mengungkapkan bahwa hingga hari ini sudah ada 27 pengembang di wilayah Jawa Tengah yang telah menerima SRP2 tersebut. Sayangnya, jumlah tersebut masih jauh dari cukup.
"Pengembang di Jawa Tengah itu ada 1.600-an, jadi ini masih jauh. Pekerjaan rumah bagi kita untuk menyelesaikan registrasi pengembang ini. Kendalanya saat ini pastinya terkait penyediaan lahan, terus ekonomi yang sedang sulit sekarang, itu saja," jelas Eko saat ditemui wartawan.
