Bisnis.com, SEMARANG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018. Dari keseluruhan calon memiliki kekayaan yang beragam.
Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menuturkan, calon gubernur Jateng Ganjar Pranowo memiliki kekayaan Rp6,7 miliar sementara wakilnya Taj Yasin memiliki kekayaan Rp3 miliar. Sementara lawannya Sudirman Said memiliki kekayaan Rp4,6 miliar dan wakilnya Ida Fauziyah mempunyai kekayaan Rp19,8 miliar.
"Hari ini kami mengumumkan laporan harta kekayaan para cagub dan cawagub Jateng, serta para calon kepala daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun ini. Dengan laporan kekayaan ini masyarakat tau mengenai harta kekayaan calon pemimpin mereka," kata Joko Selasa (8/5/2018).
Joko menjelaskan, dua pasang calon baik gubernur maupun wakil gubernur sebelumnya telah melapor harta kekayaan saat hendak mendaftar di KPU.Setelah dilakukan verifikasi, LHKPN para calon akhirnya diumumkan dalam kegiatan deklarasi LHKPN.
Secara rinci joko menyampaikan harta calon gubenur Sudirman Said mengantongi kekayaan sebesar Rp4,6 miliar. Harta Sudirman naik sedikit dari laporan LHKPN terakhir pada 6 Oktober 2016. Kala itu, ia mengantongi harta sebesar Rp3,8 miliar.
Sedangkan pasangannya Ida Fauziyah mempunyai harta paling banyak. Dia dideklarasikan mempunyai harta Rp19,8 miliar.
Baca Juga
Sementara itu, harta pasangan nomor urut 1 jauh di bawah penantangnya. Ganjar Pranowo hanya mengantongi kekayaan sebesar Rp6,7 miliar. Jumlah itu naik dibanding laporan LHKPN terakhir yang dilakukan 2014 lalu.
"Kala itu, Ganjar memiliki harta sebanyak Rp3,7 Harta Pak Ganjar total Rp 6,7 miliar. Sementara wakilnya Taj Yasin dideklarasikan mempunyai harta Rp3 miliar," katanya.
Penasehat KPK Tsani Annafari menjelaskan, laporan harta kekayaan diperlukan untuk menunjukkan transparansi para calon kepala daerah. Soal kebenaran data kekayaan, dirinya menyerahkan ke publik untuk melakukan pengawasan.
"Kalau gak jujur, maka jangan dipilih. Kalau itu (LHKPN) sudah dideklair dan jika itu salah, maka menjadi kebohongan publik," katanya.
