Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menambahkan fasilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan, baik yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan pembangunan fisik.
Pasalnya, masih banyak bangunan yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas karena belum memiliki akses khusus untuk mereka. Kalaupun ada, masih belum sesuai dengan standar aksesibilitas.
“Saya minta semua bangunan yang sedang dibangun atau kita persiapkan, kalau ada yang bisa mencicil di tempatnya masing-masing semua dibuatkan akses untuk penyandang disabilitas,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 di Gedung B lantai V, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (30/7/2018).
Ganjar bercerita pernah didatangi komunitas disabilitas di rumah dinasnya, Puri Gedeh, meski sudah ada akses untuk penyandang disabilitas namun masih belum responsif karena kemiringan akses tersebut melebihi standar yaitu tujuh derajat.
Karenanya, penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas harus memperhatikan standar aksesibilitas sesuai yang sudah ditetapkan oleh peraturan, agar mereka bisa nyaman menggunakan fasilitas tersebut.
“Di Wisper [Wisma Perdamaian] sudah kita buat jalur untuk itu, di rumah dinas saya juga sudah dibuat. Tapi rupanya ada catatan dari teman-teman penyandang disabilitas. Saat datang ke rumah saya ternyata belum responsif karena ukurannya ternyata tujuh derajat,” ujarnya.
Baca Juga
Gubernur mengatakan, fasilitas bagi penyandang disabilitas di gedung-gedung milik Pemprov Jateng harus diperbaiki dan ditambah, bahkan menggunakan teknologi yang lebih canggih.
Apalagi, Jawa Tengah mendapat penghargaan sebagai penggerak pengembangan kabupaten/ kota layak anak (KLA) terbaik nasional yang diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Yohana Yembise beberapa waktu lalu. Sehingga kesadaran untuk menyediakan fasilitas-fasilitas bagi penyandang disabilitas harus lebih ditingkatkan.
“Kita kemarin menerima penghargaan kota layak anak, provinsi yang mendorong layak anak. Nah layak anaknya itu diterjemahkan termasuk juga penyandang disabilitas, sehingga awareness kita mesti ditingkatkan,” tuturnya.
Dalam Rakor Pelaksanaan Operasional Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah 2018 itu, Ganjar memberikan perhatian serius kepada SKPD yang realisasi pembangunan fisiknya di bawah target. Kebanyakan, deviasi tersebut disebabkan gagal lelang, sehingga harus dilakukan lelang ulang.
Karenanya, Ganjar meminta kepada seluruh SKPD untuk menyiapkan skenario-skenario lain terhadap pembangunan fisik yang memiliki potensi gagal lelang agar tingkat serapan dan target realisasinya bisa tercapai dengan baik.
“Gagal lelang bisa terjadi dengan alasan apapun, kayaknya kita mulai memperhitungkan atau mempersiapkan plan B, plan C. Sehingga kira-kira kalau kita melihat suatu potensi yang akan kita lelangkan punya potensi-potensi gagal, maka kita bisa mengejar,” tuturnya.
Mantan anggota DPR RI ini juga meminta pemberian hibah/ bansos untuk lebih memperhatikan waktu pemberian karena bantuan tersebut biasanya dibutuhkan ataupun digunakan masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Sehingga hibah/ bansos yang diberikan bisa lebih bermanfaat bagi penerima, dan dari sisi waktu tidak terlambat.
“Khusus hibah mohon bisa diperhatikan waktu karena hibah ini sering kali dibutuhkan ketika memang dipakai untuk waktu tertentu. Biasanya untuk pertanian dan perikanan karena kaitannya dengan cuaca, atau mungkin di pendidikan karena kaitannya waktu masa sekolah,” jelasnya.
