Bisnis.com, KLATEN – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Cahyo Widodo, mengatakan bahwa alat tes GeNose bakal disiapkan di sejumlah titik penyekatan pemudik.
“Sebagai antisipasi, terutama karena adanya larangan mudik. Tes deteksi ini juga untuk menunjang institusi yang melakukan penyekatan,” jelasnya, Kamis (22/4/2021).
Cahyo mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menekan lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Klaten, baik sebelum ataupun sesudah Lebaran.
Rencananya, 10 unit perangkat uji GeNose akan dioperasikan. Meskipun demikian, hingga kini, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten masih menunggu ketersediaan alat tersebut.
“Kami masih menunggu. Harapannya dalam waktu dekat ini [sudah tersedia]. Sehingga kami segera mempersiapkan petugas pelayanan tes GeNose. Sehingga sudah siap, baik perangkat maupun petugasnya, sebelum pos penyekatan dioperasikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sebanyak 10 unit GeNose tersebut nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pasalnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berencana untuk menempatkan alat uji tersebut di beberapa fasilitas kesehatan masyarakat. Menurut Cahyo, hal tersebut dilakukan karena mekanisme kerja alat tersebut cukup mudah. Tak hanya itu, waktu pengujian yang cukup singkat serta tingkat akurasi GeNose juga dinilai sudah cukup tinggi.
Baca Juga
Secara kumulatif, jumlah kasus Covid-19 yang telah terkonfirmasi di Kabupaten Klaten mencapai 7.079 kasus. Bupati Klaten, Sri Mulyani, menilai bahwa tingginya jumlah kasus tersebut disebabkan oleh rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Masyarakat di awal pandemi sangat takut, namun kondisinya saat ini masyarakat menuntut kapan [sektor] ekonomi dibuka, karena dampaknya meningkatnya angka Covid-19 di Klaten. Kalau sudah seperti itu, imbasnya banyak sektor yang tertunda untuk dibuka,” jelas Sri, Senin (19/4/2021) lalu.
Untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di daerahnya, Sri meminta Pemerintah Desa untuk menggerakkan perangkat desa hingga tingkat RT dan RW. Tak hanya itu, menurutnya, Pemerintah Desa perlu memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
“Berlakukan sanksi wilayah apabila ada warga yang dites PCR tapi sudah jalan-jalan, tidak melakukan isolasi mandiri sebelum hasilnya keluar. Kepada para Kades, saya minta untuk memperketat pengawasannya,” tegasnya.
