Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mudik Lokal Antardaerah di Jateng, Ini Kata Ganjar

Terkait aglomerasi ini pembatasan dibuat untuk empat kabupaten/kota. Daerah yang berada di ujung pasti berhubungan dengan daerah lain.
Alif Nazzala R.
Alif Nazzala R. - Bisnis.com 27 April 2021  |  15:06 WIB
Petugas kepolisian berpakaian badut polisi menunjukkan brosur dilarang mudik saat pengetatan mudik di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Senin (26/4/2021). Pengetatan jalur mudik di jalur Pantura oleh TNI/Polri dan Dinas Perhubungan Kota Tegal dengan memberikan himbauan tentang protokol kesehatan, membagikan masker dan brosur tata tertib lalu lintas tersebut untuk mengantisipasi adanya pemudik awal terkait larangan mudik oleh pemerintah. - Antara/Oky Lukmansyah.
Petugas kepolisian berpakaian badut polisi menunjukkan brosur dilarang mudik saat pengetatan mudik di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Senin (26/4/2021). Pengetatan jalur mudik di jalur Pantura oleh TNI/Polri dan Dinas Perhubungan Kota Tegal dengan memberikan himbauan tentang protokol kesehatan, membagikan masker dan brosur tata tertib lalu lintas tersebut untuk mengantisipasi adanya pemudik awal terkait larangan mudik oleh pemerintah. - Antara/Oky Lukmansyah.

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ketentuan yang akan mengatur batasan-batasan aglomerasi mudik masih dikoordinasikan dengan kepolisian, dalam hal ini polisi lalu lintas. Hal itu dilakukan karena setiap daerah pasti bersinggungan dengan daerah lain.

"Nanti kepolisian yang akan mengatur batasan-batasannya. Aglomerasi itu biasanya ada penentuan satu regional, apakah regionalnya itu satu eks karesidenan kalau di pemerintahan, apakah di daerah tertentu yang berhubungan. Maka nanti kami minta Lantas untuk membantu," kata Ganjar, Selasa (27/4/2021).

Menurut Ganjar, apapun yang berbatasan selalu akan berbatasan dengan yang lainnya juga. Misalnya terkait aglomerasi ini pembatasan dibuat untuk empat kabupaten/kota. Daerah yang berada di ujung pasti berhubungan dengan daerah lain.

"Kalau ditambah lima maka daerah kelima berhubungan dengan keenam. Apapun yang berbatasan selalu akan berbatasan dengan yang lain," katanya.

Ganjar juga menyinggung terkait warga yang harus bolak-balik antara rumah dan tempat kerja yang berbeda kota. Menurutnya hal itu tidak bisa dilarang karena rejeki dari warga itu memang ada di kota lain. Maka dari itu aturan yang dibuat akan dimatangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada warga.

"Sekarang itu yang akan kita matangkan dan akan disampaikan termasuk koordinasi tujuh sekda sudah disiapkan. Saya juga komunikasi dengan beberapa Gubernur yang ada di Pulau Jawa ini untuk nanti kita bareng mengatur agar perpindahan orang dari masing-masing provinsi itu bisa menyiapkan," ungkapnya.

Ia menambahkan komunikasi antarprovinsi tersebut menjadi penting, khususnya untuk tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Apabila pemudik atau pergerakan orang di DKI dan Jawa Barat bisa terkontrol atau tersaring maka Jawa Tengah relatif aman.

"Komunikasi dengan Jawa Timur juga dilakukan meskipun perpindahan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah tidak terlalu banyak. Begitu juga dengan DIY yang pasti akan banyak perpindahan dari Jawa Tengah seperti orang di sekitar Purworejo, Klaten, Magelang, Wonogiri, dan juga Solo yang bolak-balik ke DIY. Kita harapkan ini nanti juga bisa aman. Nanti kepolisian yang akan menyiapkan," katanya. (k28)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jateng Mudik Lebaran
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top