Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terkait implementasi PPKM Darurat di sektor industri.
Ada beberapa yang mesti dibereskan kaitannya dengan kategori kritikal dan esensial. "Dari kondisi yang ada di Jawa Tengah relatif komunikasi kita dengan APINDO bagus. Maka ada beberapa yang musti kita clearance karena ada data IOMKI ya, [industri] masuk kategori kritikal dan esensial yang mana," kata Ganjar.
IOMKI adalah Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri, yang ditetapkan dalam aturan PPKM Darurat untuk sebuah perusahaan bisa beroperasi di masa tersebut.
Ganjar mengatakan, tidak terlalu banyak yang mesti diperbaiki di Jawa Tengah. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah para perusahaan saat ini sedang banjir order dampak dari peningkatan kasus di India beberapa waktu lalu.
"Maka kita membuat strategi-strategi, umpama 'pak Ganjar ini lagi ada order banyak setelah kasus India kemarin', maka banyak yang order ke Indonesia, jadi ini lagi laku keras," ujarnya.
Strategi yang dikomunikasikan antara lain, menambah sif ditambah. Harapannya dengan penambahan shift, pengawasan pada pekerja akan lebih mudah dan baik
Baca Juga
"Kami mencoba untuk komunikasi dengan para pengelola, agar coba sifnya yang ditambah, dengan sif yang ditambah maka yang bekerja itu termanage dengan baik. Baik dari sisi protokol kesehatannya maupun pergerakan-pergerakannya," ucap Ganjar.
Selain itu, Ganjar mengatakan strategi lainnya adalah mempercepat vaksinasi terhadap buruh dan pekerja sektor industri. Terutama industri yang punya potensi ekspor.
"Berikutnya lagi kita akan meminta agar mereka juga punya tempat isolasi mandiri dan itu sebenarnya bisa dikerjakan oleh masing-masing perusahaan, sehingga kalau ada terjadi sesuatu bisa dirawat oleh mereka dan kita akan backup," tuturnya.
Terlepas dari strategi tersebut, Ganjar menyebut dari total 40 industri di Jawa Tengah ada 11 industri yang melakukan pelanggaran selama PPKM Darurat. Sebanyak 11 industri pelanggar tersebut juga ditindaklanjuti dan dikomunikasikan agar bisa memperbaiki dan mengikuti aturan yang ada.
"[Pelanggarannya] rata-rata ya mereka karena jumlah [pekerja] dan sebagian besar dari industri yang sudah kita sampling kemarin sudah mengikuti instruksi Mendagri. Jadi dengan cerita itu nanti kita harapkan akan memperbaiki kondisi-kondisi di dalam PPKM darurat ini," katanya. (k28)
