Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kota Pekalongan mencatat kenaikan permintaan batik setelah dioperasikannya pintu keluar Tol Trans Jawa yang berlokasi tak jauh dari Pasar Grosir Batik Setono.
Baca Juga
"Inovasi dari pengusaha batik di Pekalongan ini justru kemarin yang paling laris di masa pandemi itu daster. Waktu itu luar biasa," jelas Achmad Afzan Arslan Djunaid, Wali Kota Pekalongan, Selasa (20/9/2022).
Tingginya permintaan daster bermotif batik itu memberi harapan tersendiri. Namun demikian, Achmad mengungkapkan ada beberapa persoalan yang kini masih dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu kendala yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku batik.
"Bahasa para pengusaha itu ganti harga. Karena naiknya sudah terlalu tinggi. Mungkin ada beberapa perencanaan di kita mau bikin material center, semacam koperasi, untuk mengendalikan harga bahan baku batik. Seperti mori, obat, dan bahan baku lilinnya," jelas Achmad.
Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berupaya untuk meningkatkan daya saing batik khasnya. Salah satunya dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut untuk mengenakan batik Pekalongan. Achmad bahkan mengajukan permohonan khusus ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperbolehkan seragam ASN dengan aksen batik di wilayah Kota Pekalongan.
"Kita juga ciptakan brand lagi untuk batik, yaitu sarung batik. Yang kita pakai setiap ASN kita, setiap hari Jumat. Bawah batik atas menyesuaikan," jelas Achmad.
Tak hanya ASN, sektor perkantoran di Kota Pekalongan juga didorong untuk ikut mengenakan batik sebagai seragam hariannya. "Sengaja kita tidak seragam, monggo bebas. Jadi mereka bisa beli di UMKM. Kalau kita seragam nanti dengan jumlah yang banyak ya pesannya di juragan-juragan pengusaha besar lagi, kita ingin menghidupkan bersama UMKM kita," ucap Achmad.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop-UMKM) Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati, menyebut minimnya kesiapan ekosistem UMKM di wilayah itu jadi salah satu masalah yang mesti diuraikan. Pekalongan dan Solo misalnya, jadi dua wilayah yang identik dengan batik. "Padahal potensi batik kita ada di 35 Kabupaten dan Kota. Berarti ada ekosistem yang belum tergarap serius," ujarnya beberapa waktu lalu.
