Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mematok arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pada 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyasar peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
Pada tahun 2025, peningkatan perekonomian berkelanjutan menjadi perhatian. Sementara pada tahun 2026, penguatan perekonomian, ketahanan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis jadi pokok arah kebijakan.
Dari target-target tersebut, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya peran strategis.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menjelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan atau Good Mining Practice (GMP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan buat mendukung arah kebijakan yang tertuang dalam RPD Jawa Tengah tahun 2024-2026.
"Pemerintah kabupaten kota diharapkan menyadari bahwa ruang tidak boleh ditutup untuk kegiatan pertambangan. Maka mereka harus realistis, kalau ada potensi ya dibuka kesempatan itu," jelas Sujarwanto, dikutip Kamis (2/3/2023).
Ditemui di ruang kerjanya, Sujarwanto menyampaikan bahwa kegiatan pertambangan berbasis GMP itu sejalan dengan usaha untuk mewujudkan keseimbangan neraca SDM dan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan produksi usaha pertambangan.
Pada sektor usaha pertambangan, Jawa Tengah memang punya potensi besar untuk mengisi kebutuhan material Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berjalan di sekitar wilayah tersebut.
"Kebutuhan material konstruksi digunakan untuk proyek Tol Solo-Yogyakarta, Tol Yogyakarta-Bawen, Tol Semarang-Demak, Kawasan Industri Brebes, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Aviarna, Bendungan Jragung, dan Bendungan Bener," jelas Sujarwanto.
Dari data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sediri, tercatat ada kebutuhan 79.938.726 meter kubik untuk pemenuhan PSN di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut, ketersediaannya di Jawa Tengah berkisar di angka 13 juta meter kubik. Data itu baru merangkum kebutuhan satu jenis material, belum material lain seperti pasir, pasir batu, batuan andesit, beton, aspal, juga pasir laut.
"Ini kalau tidak dibuka [izin pertambangannya], akan stuck semua," kata Sujarwanto.
Selain meningkatkan produktivitas sektor usaha pertambangan, dukungan ESDM pada arah kebijakan pembangunan RPD Jawa Tengah tahun 2024-2026 terlihat dari upaya untuk menjaga keseimbangan neraca konservasi tanah. Sujarwanto menyebut, upaya itu juga menjadi bagian dari aksi adaptasi atas perubahan iklim yang terjadi secara mendunia. Tentunya, pengendalian pemanfaatan air tanah itu dilakukan sembari memastikan ketersediaan air bersih di daerah-daerah yang rawan terjadi kekeringan.
"Air tanah kita minta jaga keseimbangan, bahkan kami sudah sepakat untuk meningkatkan derajat konservasinya di 3,6. Artinya, potensi air yang terambil, rasio yang diizinkan biasanya sampai sekitar 2,6, tapi kami jaga di 3,6. Lebih tinggi lagi dan ini berlaku se-provinsi," jelas Sujarwanto.
