Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sektor industri pengolahan di Jawa Tengah mengalami penurunan 11,82 persen (year on year) pada Februari 2023. Sementara itu, nilai ekspor periode Januari-Februari 2023 masih 15,92 persen lebih rendah ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah, Frans Kongi, mengakui bahwa pembeli besar di beberapa perusahaan tengah mengendurkan pesanan. Penurunan permintaan dari pembeli di negara utama tujuan ekspor itu disebabkan lantaran inflasi dan guncangan ekonomi di tingkat global yang tidak bisa dihindarkan.
Namun demikian, secara umum, penurunan permintaan dari pembeli besar itu hanya terjadi di sebagian kecil anggota Apindo Jawa Tengah. "Saat ini menurut laporan teman-teman semua, di daerah-daerah ya, kondisi oke-oke saja. Memang untuk industri padat karya seperti garmen yang kita ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, empat bulan lalu itu juga ada sedikit hambatan. Ada penurunan banyak. Sekarang ini sudah mulai biasa, tidak ada penurunan seperti 3-4 bulan lalu," jelasnya saat dihubungi, Senin (3/4/2023).
Frans menjelaskan, industri manufaktur di Jawa Tengah masih menerima pesanan dari luar negeri meskipun secara volume mengalami penurunan. "Hanya ada 1-2 perusahaan yang mengatakan bahwa buyer besar itu berkurang," tambahnya.
Lebih lanjut, nilai impor Jawa Tengah yang pada Februari 2023 mengalami penurunan, menurut Frans tidak bisa dikatakan sebagai indikator pelemahan kinerja manufaktur secara keseluruhan. Pasalnya, penurunan ekspor yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ikut menyebabkan penurunan penyerapan bahan baku industri.
Stok bahan baku itulah yang kini tengah dimanfaatkan untuk memenuhi pesanan baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga impor bahan baku masih belum begitu dibutuhkan oleh pelaku industri di Jawa Tengah.
Pada perkembangan lainnya, di tengah pelemahan ekspor tersebut, Frans menegaskan bahwa pengusaha di Jawa Tengah tetap berkomitmen buat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR).
Baca Juga
"THR itu semua pengusaha tahu itu kewajibannya di dalam kebersamaan dengan para pekerja, para buruh sebagai mitra. Dulu tanpa ada aturan dari pemerintah juga ya pengusaha pasti memberikan itu. Tapi sekarang kan pemerintah bilang, kamu [pengusaha] bayar satu bulan gaji, ya. Tapi bukan berarti cuma satu bulan, ada perusahaan yang menyediakan tambahan-tambahan lagi dengan paket Sembako dan lain sebagainya. Itu masing-masing perusahaan kebijakannya berbeda," jelas Frans saat dihubungi Bisnis.
Menurut Frans, komitmen itu diambil pengusaha sebagai konsekuensi dari membaiknya kinerja manufaktur pasca pandemi Covid-19. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar perusahaan terpaksa mengajukan penundaan pendistribusian THR lantaran kondisi finansial yang kurang memungkinkan. Kini, ceritanya lain.
"Ini rata-rata oke ya. Menurut monitor saya, sampai sekarang kelihatannya oke. Tapi bisa jadi 1-2 perusahaan yang masih terganggu cashflow-nya. Sekali lagi, biasanya mereka sudah berunding jauh-jauh hari dengan buruhnya. Mereka sudah bicarakan," jelas Frans.
Dengan THR itu pula, Frans menyebut industri manufaktur di Jawa Tengah bisa meraup untung dari pasar domestik. Pasalnya, pendistribusian THR secara efektif bakal berdampak pada daya beli masyarakat. "Biasanya kan mereka beli pakaian baru dan lain sebagainya. Ini merupakan berkah juga bagi industri kita, juga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," ujarnya.
