Bisnis.com, SEMARANG - Perwujudan Candi Borobudur sebagai destinasi super prioritas terus dipacu. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan terkait percepatan Perpres terkait pembentukan Single Destination Management Organization atau entitas tunggal pengelolaan kawasan.
Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyebut Perpres tersebut diharapkan rampung pada 2024 mendatang. Nantinya, selain Candi Borobudur, entitas tunggal pengelolaan kawasan juga bakal menangani empat destinasi super prioritas lainnya.
"Khusus untuk Borobudur, dengan potensi 42 juta masyarakat ASEAN beragama Buddha, ini bisa menjadi destinasi pariwisata spiritual yang dapat menampung lebih dari 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dalam beberapa tahun ke depan," jelasnya.
Setyo Irawan, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan kawasan Candi Borobudur ditangani oleh banyak pihak.
Pada ring satu, ada Balai Konservasi Borobudur yang bertugas melestarikan bangunan candi secara fisik. Sementara itu, di ring dua dan ring tiga, ada Taman Wisata Candi (TWC) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Otorita Borobudur (BOB).
"Memang entitas tunggal pengelolaan kawasan ini sangat diperlukan terhadap pengelolaan Candi Borobudur, sehingga nanti cukup satu manajemen, kalau mengadakan kegiatan hanya mengurus di satu tempat. Ini akan cukup memangkas birokrasi, perizinan, dan lain-lain," jelas Setyo, dikutip Selasa (20/6/2023).
Baca Juga
Setyo menambahkan, nantinya pihak-pihak yang sudah lebih dulu terlibat menangani kawasan Candi Borobudur bakal kembali dilibatkan dalam entitas tunggal pengelolaan kawasan. Ada dewan pengawas yang terdiri dari pengelola dan penanggung jawab kawasan Candi Borobudur. Pemerintah daerah sendiri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, hanya bertugas untuk mendukung pengelolaan, operasional, dan pengembangan kawasan.
"Secara langsung memang bukan kewenangannya itu adanya di TWC dan Balai Konservasi Borobudur. Kami hanya memberikan dukungan semisal ada agenda promosi pariwisata," jelasnya saat ditemui Bisnis di ruang kerjanya.
Meskipun implementasi entitas tunggal pengelolaan kawasan tak banyak menyentuh peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, namun Setyo memperkirakan implementasi sistem manajemen anyar itu bakal berdampak besar pada kunjungan ke kawasan Candi Borobudur.
"Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak banyak berubah, tetapi dampaknya akan jauh berbeda. Otomatis, ini akan mempermudah untuk wisatawan atau komunitas dan biro perjalanan untuk mampir ke kawasan Candi Borobudur. Penyelenggaraan acara jadi lebih mudah, karena cukup melalui satu pintu," jelasnya.
Kawasan Candi Borobudur sendiri ke depannya diproyeksikan tidak sebagai destinasi wisata. Menurut Setyo, maksud dari visi tersebut adalah tidak menjadikan Candi Borobudur sebagai tujuan utama wisatawan, melainkan justru sebagai daya tarik dari aneka kegiatan, agenda, serta destinasi wisata lain yang berada di sekitar kawasan.
"Konsekuensi dari Candi Borobudur sebagai daya tarik wisata itu sendiri, maka tempat-tempat wisata di sekitar candi harus ditingkatkan. Sekarang ada banyak tempat wisata, orang ke Borobudur juga tidak mesti naik candi, maka dibuat sport tourism, hampir setiap bulan di sana ada agenda," jelas Setyo.
