Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan persiapan jelang periode transisi politik. Untuk menjamin stabilitas sosial, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menjaga netralitasnya dan berjanji untuk tidak memihak pasangan calon tertentu.
"Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN. Sehingga, jangan sampai kita justru membebani Bawaslu untuk mengawasi kita," kata Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada Senin (30/10/2023).
Dikutip dari siaran persnya, Sumarno mengajak para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, dalam ikrar netralitas ASN, disebutkan bahwa pegawai pemerintahan bakal menjalankan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah Pemilu 2024.
Sebelumnya, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko, menyebut netralitas ASN menjadi kunci dalam menjaga iklim ekonomi di tahun politik. "Kami memang konsentrasi betul dalam menjaga netralitas ASN. Agar fokus pada tugas pemerintahan dan pembangunan. Kuncinya di netralitas, supaya situasinya tetap prudent bagi investasi," jelasnya saat dihubungi Bisnis.
Sujarwanto menambahkan, pada tahun 2024 nanti, ada dua skenario yang kemungkinan bakal diambil investor. Pertama, untuk melanjutkan realisasi investasi di tahun politik. Atau, untuk mempertimbangkan investasi di tahun selanjutnya sembari melihat stabilitas sosial, politik, dan ekonomi.
"Tentang 2024, kami masih menunggu stabilitas investor untuk mempertimbangkan, mereka investasi saat itu atau preparing. Kalau mereka preparing, maka dimungkinkan bahwa 2024 akan delay saja. Kalau saya lihat, gairah investasi masih tinggi, cuma kami belum tahu langkah apa yang diambil investor," jelas Sujarwanto.
Baca Juga
Frans Kongi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa investor kemungkinan bakal mengambil langkah wait and see. "Saya yakin betul, investor lebih menunggu komitmen dari calon presiden yang maju Pemilu nanti," ucap Frans.
Setidaknya, ada beberapa poin yang jadi perhatian kalangan pengusaha di Jawa Tengah. Salah satunya adalah komitmen calon presiden dan wakil presiden nanti untuk memperluas lapangan pekerjaan. "Kami juga berharap semua kontestan politik ini bisa membeli produk industri dalam negeri kita. Supaya bisa membawa berkah pada dunia usaha kita," tambah Frans.
Terpisah, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, mengungkapkan pekerjaan rumah lain yang mesti diperhatikan calon presiden dan wakil presiden Indonesia mendatang.
"Presiden terpilih harus bisa memberikan satu jurus, bagaimana [produk] kita bisa masuk ke negara yang saat ini belum bisa masuk [ekspor]. Artinya, perjanjian dagang kita sudah punya 33 namun utilisasinya rendah. Masih kurang optimal. Tentu ini tugas kepala negara yang baru juga, bagaimana lembaga keuangan bisa men-support perdagangan ekspor kita," jelasnya saat ditemui wartawan di Kota Semarang.
