Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menerima penghargaan sebagai Badan Publik informatif. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Istana Wakil Presiden pada Selasa (19/12/2023).
"Penghargaan ini membanggakan, karena berhasil diraih enam kali berturut-turut," kata Nana usai mengikuti acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.
Menurut Nana, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempertahankan informasi dan keseriusan dalam membangun keterbukaan informasi publik.
Nana berharap, kerja keras tersebut dapat menciptakan komunikasi yang sehat antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
"Dengan begitu, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan pada akhirnya tercipta sistem penyelenggaraan negara yang baik," kata Nana dalam siaran persnya.
Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, anugerah tersebut juga diterima oleh Pemerintah Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Desa tersebut menerima penghargaan kategori Desa Informatif Terbaik di tingkat nasional.
Baca Juga
Berdasarkan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditegaskan bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara. Peran aktif tersebut meliputi pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara, hingga keterlibatan selama proses pengambilan keputusan publik.
"Kami akan menjamin informasi ini agar sampai kepada masyarakat di tingkat pedesaan. Kemudian masyarakat harus tahu apa yang kami kerjakan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyejahterakan masyarakat," tegas Nana.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, keterbukaan informasi publik merupakan unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, unsur tersebut memainkan peranan penting dalam menjamin program reformasi birokrasi.
"Saya senang tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik semakin baik. Indikasinya jumlah badan publik yang menyandang informatif bertambah secara signifikan," jelas Ma'ruf.
