Bisnis.com, SEMARANG - Buntut dari terjadinya cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak pemerintah daerah untuk melakukan transisi darurat dengan merelokasi tempat tinggal warga di beberapa titik terdampak yang tidak memungkinkan lagi untuk ditempati.
Sebanyak sembilan kota/kabupaten di Jawa Tengah, mulai dari Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara, saat ini tengah menetapkan status darurat tanggap bencana.
Sesuai arahan Presiden, pemerintah pusat senantiasa turun untuk memberikan bantuan kepada para penyintas bencana, salah satunya adalah dengan mengadakan transisi darurat.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa saat ini, perlu dilakukan relokasi tempat tinggal bagi masyarakat terdampak, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang memang sudah tidak dapat ditinggali karena terus terdampak banjir.
Dia juga mengajak para kepala daerah melihat langsung ke lapangan untuk melakukan survei lahan relokasi.
“Silakan masing-masing daerah sesuai kebutuhan lapangan, tidak perlu lama masuk ke transisi darurat. Di situ dilihat kira-kira ada atau tidak masyarakat yang perlu dipindah atau direlokasi. Silakan nanti kepala daerah dibantu Dandim dan Kapolres cari lahan,” kata Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama BNPB RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin (18/3/2024).
Baca Juga
Setelah dilakukan tahap transisi darurat, Suharyanto menjelaskan langkah selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Ini menjadi langkah lanjutan untuk menghindari kerusakan infrastruktur di kemudian hari apabila terjadi bencana banjir lagi.
Terkait relokasi, ada sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) di Kota Semarang yang akan dipindahkan. Sedangkan untuk kota/kabupaten yang lain, masih dalam proses penyusunan rencana.
“Sementara yang sudah melaporkan itu Kota Semarang. Ada sekitar 30 KK. Sementara yang lain masih proses pengelolaan dan persiapannya masih berlanjut. Nanti mungkin dengan pengarahan kita, rapat koordinasi, kepala daerah mulai menyusun rencana masing-masing,” jelasnya.
Suharyanto menegaskan bahwa untuk relokasi ini, pemerintah daerah hanya perlu menyiapkan lahannya saja. Sedangkan untuk pembangunan, pihaknya menyarankan untuk menyerahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau BNPB.
“Itu segera kalau memang sudah ada lahannya, nanti dibangun. Yang bangun biar PUPR atau BNPB saja, sehingga kepala daerah tidak bingung nunjuk pihak ketiga,” lanjutnya.Dalam kesempatan yang sama,
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan bahwa relokasi yang pertama akan dilakukan adalah untuk masyarakat Perumahan Dinar Indah, Kecamatan Tembalang.
“Yang mungkin sekarang ini salah satunya Dinar Indah. Ini kan sejak 2020 atau 2019 selalu terdampak banjir limpasan dari Kali Pengkol. Sebenarnya tahun lalu sudah kami ajukan melalui Kementerian PUPR, tetapi PUPR ini memberikannya rumah susun, mereka tidak mau,” katanya.
Saat ini, Ita mengatakan, pihaknya masih melakukan tindak lanjut pencarian lahan terkait relokasi ini. “Ya makanya, tadi kita lihat kan, sebenarnya di atas itu ada [lahan] punya pengembang. Lha, ini makanya kita lihat secara hukum legalitas ini seperti apa. Tetapi sepertinya Pemerintah Kota Semarang ada lahan di sana juga, makanya nanti hari ini jam 13.30 setelah Zuhur akan segera ditindak lanjuti,” terangnya.
