Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang menyodorkan lima proyek pengendalian banjir di Kota Semarang bagian tengah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air Belanda. Kelima proyek tersebut merupakan bagian dari program kerja sama Blue Deal yang berlangsung pada 2023-2027 dan program Develop2Build (D2B) "Semarang Urban Flood Resilient Project".
"Belanda ini kan jagonya pengelolaan air, diharapkan nanti dengan 5 proyek yang kita ajukan ini semoga semuanya dibantu oleh Kementerian PUPR, karena kalau dari Belanda lebih ke bagaimana mekanisme dan lainnya," jelas Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, Selasa (28/11/2023).
Ita, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kelima proyek tersebut saat ini sedang dalam tahapan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS). Setidaknya, dibutuhkan waktu satu tahun untuk merampungkan studi tersebut.
"Diharapkan mereka [Belanda] bisa memberikan FS itu dan implementasinya di-support oleh Kementerian PUPR. Semoga kelima proyek ini disetujui semua oleh Bapak Menteri," ucap Ita saat ditemui wartawan.
Dalam dokumen yang diterima Bisnis, kelima proyek pengendalian banjir tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp898,8 miliar dengan perincian proyek pengelolaan Kali Siranda, Kali Baru, pembangunan saluran dan stasiun pompa Kartini, stasiun pompa dan kolam retensi Kandang Kebo, serta sambungan lateral antara Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang.
Arie Setiadi Moerwanto, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, menyebut bahwa proyek yang sudah berjalan di Kota Semarang bakal direplikasi di wilayah lainnya di Indonesia. Tak cuma proyek pengendalian banjir, proyek pembangunan infrastruktur di tanah lunak yang sudah lebih dulu berjalan juga bakal diterapkan di wilayah lain.
Baca Juga
"Tantangan buat kita adalah bagaimana melibatkan masyarakat, baik untuk bertanggung jawab secara langsung maupun berkontribusi," jelas Arie.
Sebagai contoh, sistem polder dan pompa air sebagai pengendali banjir memerlukan biaya operasional dan perawatan yang tidak bisa sepenuhnya dilepaskan ke Pemerintah Kota Semarang.
"Kalau digarap bareng dan terbuka sistemnya, masyarakat bisa berkontribusi. Supaya transparan, masyarakat yang mengoperasikan. Kita harapkan ini bisa dikelola bersama," tambahnya.
Sebagai informasi, kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Belanda telah dijalin sejak tahun 2007. Di Kota Semarang, rumah pompa Kali Banger dibangun atas kerja sama tersebut dan diklaim telah sukses mengatasi banjir di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Nantinya, keberhasilan proyek pengendalian banjir itu akan direplikasi ke wilayah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, serta Kabupaten Tangerang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
